Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membuka peluang bagi para dokter spesialis, untuk melakukan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat.
Tak tanggung-tanggung, Pemkab bakal memanfaatkan tenaga para dokter spesialis tersebut dengan nilai kontrak mencapai Rp 20 juta.
"Kami akan memacu pengoperasian RSUD ini agar secepatnya segera beroperasi secara penuh. Saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan segera mencari dokter spesialis, nanti kita kontrak mereka 20 juta setiap bulan," kata Bupati James Sumendap saat meninjau RSUD Mitra Sehat di Pasan, Rabu.
Dokter spesialis yang dibutuhkan untuk pelayanan di RSUD tersebut yakni spesialis anak, kandungan, THT.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan memaksimalkan pelayanan di rumah sakit tersebut, setelah pihak Pemkab tidak melaksanakan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) lewat program Jamkesda, menyusul adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas tiga.
Selain itu menurut James, pemerintah telah melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945 pasal 34, yakni fakir miskin ditanggung negara yang diejawantahkan lewat program Jamkesmas.
"Jadi harus dipahami, kalau Jamkesmas itu program wajib untuk mengcover warga miskin. Pemkab mengambil kebijakan UHC agar semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi dengan adanya kenaikan iuran ini, maka kita harus memutuskan kerja sama dengan BPJS Kesehatan," jelasnya.
James mengungkapkan, anggaran dari Pemkab untuk Jamkesda ditetapkan sebelum kenaikan iuran, yang baru disahkan pemerintah pusat pada akhir tahun 2019.
"Wajar jika anggaran yang disiapkan Pemkab tidak cukup. Karena APBD kita disahkan sebelum adanya Perpres 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan," katanya.
Sementara terkait percepatan pengoperasian RSUD Mitra Sehat, Direktur RSUD Lucy Mewengkang menjelaskan bahwa sesuai hasil rapat, pihaknya masih kekurangan tenaga medis.
“Untuk dokter spesialis, khusus penyakit dalam sudah ada, sementara untuk spesialis anak, THT, dan kandungan akan direkrut dari luar. Kemudian untuk tenaga teknis lainnya akan direkrut melalui tenaga THL,” katanya.
Lanjut Lucy, proses perekrutan para tenaga baik dokter dan perawat medis tersebut akan melewati proses seleksi.
Ia menambahkan rencananya minggu depan RSUD Mitra Sehat sudah bisa beroperasi dengan kesiapan empat dokter umum.
“Semua penduduk Mitra bisa mendapat pelayanan dan semua gratis. Untuk poli biasanya jadwal pelayanan hingga jam 12, namun disesuaikan dengan SDM dan pasien yang ada nanti. Sedangkan untuk mobil ambulans hingga mobil jenazah kalau sudah jalan pasti ada, namun bukan pengadaan, tapi ditarik dari puskesmas,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD , Marty Ole, Plh Sekretaris Daerah, David Lalandos, Kadis Kesehatan Helni Ratuliu, Kadis Sosial Franky Wowor serta sejumlah anggota DPRD lainnya, para asisten dan jajaran Pemkab.***3***
Tak tanggung-tanggung, Pemkab bakal memanfaatkan tenaga para dokter spesialis tersebut dengan nilai kontrak mencapai Rp 20 juta.
"Kami akan memacu pengoperasian RSUD ini agar secepatnya segera beroperasi secara penuh. Saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan segera mencari dokter spesialis, nanti kita kontrak mereka 20 juta setiap bulan," kata Bupati James Sumendap saat meninjau RSUD Mitra Sehat di Pasan, Rabu.
Dokter spesialis yang dibutuhkan untuk pelayanan di RSUD tersebut yakni spesialis anak, kandungan, THT.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan memaksimalkan pelayanan di rumah sakit tersebut, setelah pihak Pemkab tidak melaksanakan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) lewat program Jamkesda, menyusul adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas tiga.
Selain itu menurut James, pemerintah telah melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945 pasal 34, yakni fakir miskin ditanggung negara yang diejawantahkan lewat program Jamkesmas.
"Jadi harus dipahami, kalau Jamkesmas itu program wajib untuk mengcover warga miskin. Pemkab mengambil kebijakan UHC agar semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi dengan adanya kenaikan iuran ini, maka kita harus memutuskan kerja sama dengan BPJS Kesehatan," jelasnya.
James mengungkapkan, anggaran dari Pemkab untuk Jamkesda ditetapkan sebelum kenaikan iuran, yang baru disahkan pemerintah pusat pada akhir tahun 2019.
"Wajar jika anggaran yang disiapkan Pemkab tidak cukup. Karena APBD kita disahkan sebelum adanya Perpres 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan," katanya.
Sementara terkait percepatan pengoperasian RSUD Mitra Sehat, Direktur RSUD Lucy Mewengkang menjelaskan bahwa sesuai hasil rapat, pihaknya masih kekurangan tenaga medis.
“Untuk dokter spesialis, khusus penyakit dalam sudah ada, sementara untuk spesialis anak, THT, dan kandungan akan direkrut dari luar. Kemudian untuk tenaga teknis lainnya akan direkrut melalui tenaga THL,” katanya.
Lanjut Lucy, proses perekrutan para tenaga baik dokter dan perawat medis tersebut akan melewati proses seleksi.
Ia menambahkan rencananya minggu depan RSUD Mitra Sehat sudah bisa beroperasi dengan kesiapan empat dokter umum.
“Semua penduduk Mitra bisa mendapat pelayanan dan semua gratis. Untuk poli biasanya jadwal pelayanan hingga jam 12, namun disesuaikan dengan SDM dan pasien yang ada nanti. Sedangkan untuk mobil ambulans hingga mobil jenazah kalau sudah jalan pasti ada, namun bukan pengadaan, tapi ditarik dari puskesmas,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD , Marty Ole, Plh Sekretaris Daerah, David Lalandos, Kadis Kesehatan Helni Ratuliu, Kadis Sosial Franky Wowor serta sejumlah anggota DPRD lainnya, para asisten dan jajaran Pemkab.***3***