Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano T Tandaju mengatakan, jajarannya berkomitmen menciptakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK).
"Hal ini dilakukan sebagai bagian komitmen kami meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat di daerah ini," sebut Diano didampingi Lay D Ante, Kasubag Umum dan Humas Perwakilan BKKBN Sulut di Manado, Jumat.
Penandatanganan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, sebut dia, telah ditandatangani di BKKBN pusat belum lama ini.
Bentuk komitmen insan BKKBN menciptakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini diwujudkan dengan cap jempol darah mulai dari Kepala BKKBN Hasto Wadoyo, kemudian diikuti semua pejabat eselon I dan pejabat di bawahnya.
"Bila tidak mampu mewujudkan zona integritas WBK, serta tidak mampu melayani masyarakat, siap-siap dicopot dari jabatannya," ujarnya.
Diano menambahkan, mewujudkan zona ini adalah bagian pembentukan karakter dan budaya semua aparatur yang memiliki integritas.
"Ini yang kita harapkan ketika zona integritas WBK diterapkan. Dari sini akan tumbuh karakter semua aparatur untuk menjauhi tindak pidana korupsi," sebutnya.
Dia berharap komitmen yang dilakukan berjenjang mulai BKKBN RI hingga Perwakilan BKKBN didukung penuh selurah jajaran yang di Sulawesi Utara.
"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan upaya Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi," tegasnya.***3***
"Hal ini dilakukan sebagai bagian komitmen kami meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat di daerah ini," sebut Diano didampingi Lay D Ante, Kasubag Umum dan Humas Perwakilan BKKBN Sulut di Manado, Jumat.
Penandatanganan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, sebut dia, telah ditandatangani di BKKBN pusat belum lama ini.
Bentuk komitmen insan BKKBN menciptakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini diwujudkan dengan cap jempol darah mulai dari Kepala BKKBN Hasto Wadoyo, kemudian diikuti semua pejabat eselon I dan pejabat di bawahnya.
"Bila tidak mampu mewujudkan zona integritas WBK, serta tidak mampu melayani masyarakat, siap-siap dicopot dari jabatannya," ujarnya.
Diano menambahkan, mewujudkan zona ini adalah bagian pembentukan karakter dan budaya semua aparatur yang memiliki integritas.
"Ini yang kita harapkan ketika zona integritas WBK diterapkan. Dari sini akan tumbuh karakter semua aparatur untuk menjauhi tindak pidana korupsi," sebutnya.
Dia berharap komitmen yang dilakukan berjenjang mulai BKKBN RI hingga Perwakilan BKKBN didukung penuh selurah jajaran yang di Sulawesi Utara.
"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan upaya Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi," tegasnya.***3***