Minahasa Tenggara (ANTARA) - Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap memastikan pemerintah kabupaten (Pemkab), tidak akan gegabah mengambil kebijakan merumahkan para Tenaga Harian Lepas (THL), yang ada di daerah tersebut.
"Pengurangan THL tunggu arahan dari pemerintah pusat. Kami menunggu bagaimana teknisnya maupun mekanisme pengurangannya," kata James saat jumpa pers di Ratahan, Rabu.
Ia mengaku, saat ini pihaknya siap untuk mengakomodir para THL tersebut, namun terkendala adanya wacana dari pemerintah pusat yaitu pengurangan para tenaga honor ini.
"Secara anggaran memang kami sudah siapkan. Tapi harus dipahami juga adanya wacana untuk melakukan pengurangan," ungkapnya
Adanya isu pengurangan tersebut, ia meminta kepada seluruh tenaga kontrak agar bersabar sambil menunggu arahan lebih lanjut.
"Jadi mereka (THL) jangan dulu cemas. Kalau sementara tetap masuk kerja, anggaplah ini menjadi tenaga sukarela dulu," ujarnya.
Lebih lanjut menurut James, ia mempunyai mekanisme dalam mengakomodir para THL tersebut, dengan menjadikan mereka Aparat Sipil Daerah (ASD).
"Saya punya gagasan untuk menjadikan mereka sebagai ASD. Karena jika dilihat juga para tenaga honorer ini mempunyai kapasitas sesuai dengan kebutuhan daerah," tandasnya.
"Pengurangan THL tunggu arahan dari pemerintah pusat. Kami menunggu bagaimana teknisnya maupun mekanisme pengurangannya," kata James saat jumpa pers di Ratahan, Rabu.
Ia mengaku, saat ini pihaknya siap untuk mengakomodir para THL tersebut, namun terkendala adanya wacana dari pemerintah pusat yaitu pengurangan para tenaga honor ini.
"Secara anggaran memang kami sudah siapkan. Tapi harus dipahami juga adanya wacana untuk melakukan pengurangan," ungkapnya
Adanya isu pengurangan tersebut, ia meminta kepada seluruh tenaga kontrak agar bersabar sambil menunggu arahan lebih lanjut.
"Jadi mereka (THL) jangan dulu cemas. Kalau sementara tetap masuk kerja, anggaplah ini menjadi tenaga sukarela dulu," ujarnya.
Lebih lanjut menurut James, ia mempunyai mekanisme dalam mengakomodir para THL tersebut, dengan menjadikan mereka Aparat Sipil Daerah (ASD).
"Saya punya gagasan untuk menjadikan mereka sebagai ASD. Karena jika dilihat juga para tenaga honorer ini mempunyai kapasitas sesuai dengan kebutuhan daerah," tandasnya.