Manado (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjaminkan semua aparat lingkungan maupun desa.
"Kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi, sehingga semua aparat desa maupun lingkungan di Kota Tomohon bisa mendapatkan perlindungan sosial, seperti kabupaten dan kota lainnya," kata Kepala BPJSTK Cabang Manado Hendrayanto di Manado, Rabu.
Sampai akhir 2019, belum ada aparat desa maupun lingkungan di Kota Tomohon, yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Yang terdaftar pegawai non aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 1.553 orang," kata Hendrayanto.
Ia menjelaskan di 15 kabupaten dan kota aparat desa yang baru terdaftar sebanyak 16.922 orang, aparat lingkungan 2.230 orang dan non ASN mencapa 21.765 orang.
Dia mengatakan menindaklanjuti kepesertaan non-ASN di kabupaten dan kota karena merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14, yakni setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.
Dia mengatakan amanat UU ini wajib dilakukan oleh tenaga kerja di Indonesia.
Hendrayanto menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Program Jaminan Ketenagakerjaan khusus bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).
Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi mandiri, seperti pedagang, sopir angkot, tukang ojek, dokter, pengacara, guru honor, montir, pembantu rumah tangga atau buruh harian.
Pekerja yang memiliki profesi yang tergolong pekerja bukan penerima upah (BPU) mulai saat ini bisa mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.
Dia menjelaskan adapun fasilitas yang didapat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja BPU diantaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi pembiayaan transpor ke rumah sakit, biaya pengobatan, biaya istirahat selama sakit, santunan cacat dan santunan kematian.
"Selain itu juga, peserta mendapatkan Jaminan Kematian (JKM), mulai dari biaya pemakaman, uang santunan Rp24 juta, santunan berkala selama dua tahun serta beasiswa untuk satu anak yang ditinggalkan," ucapnya.
Tidak hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tapi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan program Jaminan Hari Tua (JHT).
Adapun untuk persyaratannya cukup dengan foto copy KTP dan langsung membayar iuran untuk bulan pertama sebesar Rp16.800 untuk 2 program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi, sehingga semua aparat desa maupun lingkungan di Kota Tomohon bisa mendapatkan perlindungan sosial, seperti kabupaten dan kota lainnya," kata Kepala BPJSTK Cabang Manado Hendrayanto di Manado, Rabu.
Sampai akhir 2019, belum ada aparat desa maupun lingkungan di Kota Tomohon, yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Yang terdaftar pegawai non aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 1.553 orang," kata Hendrayanto.
Ia menjelaskan di 15 kabupaten dan kota aparat desa yang baru terdaftar sebanyak 16.922 orang, aparat lingkungan 2.230 orang dan non ASN mencapa 21.765 orang.
Dia mengatakan menindaklanjuti kepesertaan non-ASN di kabupaten dan kota karena merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14, yakni setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.
Dia mengatakan amanat UU ini wajib dilakukan oleh tenaga kerja di Indonesia.
Hendrayanto menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Program Jaminan Ketenagakerjaan khusus bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).
Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi mandiri, seperti pedagang, sopir angkot, tukang ojek, dokter, pengacara, guru honor, montir, pembantu rumah tangga atau buruh harian.
Pekerja yang memiliki profesi yang tergolong pekerja bukan penerima upah (BPU) mulai saat ini bisa mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.
Dia menjelaskan adapun fasilitas yang didapat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja BPU diantaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi pembiayaan transpor ke rumah sakit, biaya pengobatan, biaya istirahat selama sakit, santunan cacat dan santunan kematian.
"Selain itu juga, peserta mendapatkan Jaminan Kematian (JKM), mulai dari biaya pemakaman, uang santunan Rp24 juta, santunan berkala selama dua tahun serta beasiswa untuk satu anak yang ditinggalkan," ucapnya.
Tidak hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tapi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan program Jaminan Hari Tua (JHT).
Adapun untuk persyaratannya cukup dengan foto copy KTP dan langsung membayar iuran untuk bulan pertama sebesar Rp16.800 untuk 2 program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).