Manado (ANTARA) - Tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) masing-masing Kejati Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo dan Maluku Utara(Malut) mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan Kejaksaan RI Tahun 2019, di Manado, Selasa.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara (Sulut) A. Dita Prawitaningsih, mengatakan laporan keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019 merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kejaksaan.
"Termasuk di dalammya jenjang struktural di Kejaksaan seperti eselon I, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejari yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan,"katanya.
Ia mengatakan tahun 2019, merupakan tahun kelima penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah dan tahun keempat untuk laporan berbasis Web dengan sistem E-Rekon.
Laporan Keuangan yang disusun oleh Kejaksaan RI terdiri dari lima laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI pada tahun 2019 atas laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2018, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun demikian, Kejaksaan RI akan tetap terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penyajian kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintah, efektifitas sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan yang cukup.
"Peningkatan opini juga memberikan tanggung jawab kepada kami agar terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun,"katanya.
Wakajati meminta kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab sehingga dapat menyusun laporan keuangan tahun 2019 sampai selesai dengan baik.
Ketua Panitia Asisten Pembinaan Kejati Sulut A. Syahrir Harahap, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI Nomor : B-03/C.5/Cu.3/01/2020 tanggal 03 Januari 2020, perihal Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan selama lima hari mulai 20 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang,"katanya.
Semua peserta adalah Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Masing-masing dari Kejati Sulut 28 peserta, Kejati Gorontalo 14 peserta, Kejati Maluku Utara 18 peserta dan Panitia Pelaksana kegiatan 10 peserta.
Kegiatan itu menghadirkan nara sumber yang berasal dari Bidang Pengawasan dan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) yakni Irmud IV Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Sherley Sumuan dan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan I pada Biro Keuangan Decky Tatar Kurniawan, bersama masing-masing tim yang jumlahnya sembilan orang.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara (Sulut) A. Dita Prawitaningsih, mengatakan laporan keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019 merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kejaksaan.
"Termasuk di dalammya jenjang struktural di Kejaksaan seperti eselon I, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejari yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan,"katanya.
Ia mengatakan tahun 2019, merupakan tahun kelima penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah dan tahun keempat untuk laporan berbasis Web dengan sistem E-Rekon.
Laporan Keuangan yang disusun oleh Kejaksaan RI terdiri dari lima laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI pada tahun 2019 atas laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2018, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun demikian, Kejaksaan RI akan tetap terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penyajian kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintah, efektifitas sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan yang cukup.
"Peningkatan opini juga memberikan tanggung jawab kepada kami agar terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun,"katanya.
Wakajati meminta kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab sehingga dapat menyusun laporan keuangan tahun 2019 sampai selesai dengan baik.
Ketua Panitia Asisten Pembinaan Kejati Sulut A. Syahrir Harahap, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI Nomor : B-03/C.5/Cu.3/01/2020 tanggal 03 Januari 2020, perihal Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan selama lima hari mulai 20 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang,"katanya.
Semua peserta adalah Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Masing-masing dari Kejati Sulut 28 peserta, Kejati Gorontalo 14 peserta, Kejati Maluku Utara 18 peserta dan Panitia Pelaksana kegiatan 10 peserta.
Kegiatan itu menghadirkan nara sumber yang berasal dari Bidang Pengawasan dan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) yakni Irmud IV Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Sherley Sumuan dan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan I pada Biro Keuangan Decky Tatar Kurniawan, bersama masing-masing tim yang jumlahnya sembilan orang.