Manado (ANTARA) - KPU Manado bertekad untuk meningkatkan akurasi data pemilih dan meninggalkan kesulitan pendataan masa lalu dalam pemilihan wali kota wakil, wali kota, gubernur dan wakil gubernur.
Ketua KPU Manado, Sunday Rompas mengatakan, semua kesulitan masa lalu dibijaksanai dengan membuat regulasi yang bisa memotong jalur pengumpulan data.
"Semua kesulitan masa lalu yang sering terjadi dibijaksanai dengan membuat berbagai regulasi, jika sebelumnya selalu harus koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sekarang hal itu bisa mulai ditinggalkan," kata Rompas, di Manado, Jumat.
Menurut Rompas, pada waktu-waktu sebelumnya banyak kesulitan dihadapi karena pendataan, karena itulah sekarang KPU akan berusaha turun ke kelurahan, dan berkoordinasi dengan mendapatkan data penduduk terbaru di kelurahan.
"KPU kan punya DPT yang lalu dan akan disesuaikan dengan data kelurahan, jadi saat coklit data dimulai, kami bisa memetakan lokasi dengan lebih baik sehingga tidak ada lagi yang satu rumah tetapi berbeda TPS," katanya.
Selain itu, katanya, KPU juga akan mengupayakan agar DPK yang besar jumlahnya di Manado, pada saat Pemilu legislatif dan Pilpres lalu, bisa masuk DPT pada pemutahiran awal Pilkada ini.
Rompas mengatakan, jumlah DPK yang besar menunjukan bahwa pemutahiran data tidak berjalan, sehingga harus diupayakan nol, seperti di Jembrana Bali, dimana DPT tetap dan DPK nol, jadi tidak ada masalah, dan itu yang akan dikejar KPU Manado. ***
Ketua KPU Manado, Sunday Rompas mengatakan, semua kesulitan masa lalu dibijaksanai dengan membuat regulasi yang bisa memotong jalur pengumpulan data.
"Semua kesulitan masa lalu yang sering terjadi dibijaksanai dengan membuat berbagai regulasi, jika sebelumnya selalu harus koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sekarang hal itu bisa mulai ditinggalkan," kata Rompas, di Manado, Jumat.
Menurut Rompas, pada waktu-waktu sebelumnya banyak kesulitan dihadapi karena pendataan, karena itulah sekarang KPU akan berusaha turun ke kelurahan, dan berkoordinasi dengan mendapatkan data penduduk terbaru di kelurahan.
"KPU kan punya DPT yang lalu dan akan disesuaikan dengan data kelurahan, jadi saat coklit data dimulai, kami bisa memetakan lokasi dengan lebih baik sehingga tidak ada lagi yang satu rumah tetapi berbeda TPS," katanya.
Selain itu, katanya, KPU juga akan mengupayakan agar DPK yang besar jumlahnya di Manado, pada saat Pemilu legislatif dan Pilpres lalu, bisa masuk DPT pada pemutahiran awal Pilkada ini.
Rompas mengatakan, jumlah DPK yang besar menunjukan bahwa pemutahiran data tidak berjalan, sehingga harus diupayakan nol, seperti di Jembrana Bali, dimana DPT tetap dan DPK nol, jadi tidak ada masalah, dan itu yang akan dikejar KPU Manado. ***