Manado (ANTARA) - Kementerian Perdagangan perkuat sinergitas antara pusat dan daerah serta sigap mengawal kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Manado, Sulut menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi, di Manado, Kamis menegaskan, Kemendag akan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bahan pokok di daerah guna mencegah terjadinya gejolak harga bahan pokoko menjelang akhir tahun.
"Lebih dari dua tahun terakhir ini, Pemerintah telah berhasil menjaga harga dan pasokan bahan pokoko tetap stabil menjelang peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN). Kemendag berkomitmen melanjutkan kesuksesan tersebut dengan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan
pihak-pihak terkait bapok di daerah,” jelas Edi, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kesiapan Bahan Pokok Menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2019 di Manado.
Edi menjelaskan, Rakorda ini merupakan salah satu implementasi amanat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bahan pokok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019.
Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan telah memberikan tiga arahan kepada Pemerintah Daerah.
Pertama, untuk segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sejak 2—3 bulan sebelumnya.
Kedua, mewaspadai tantangan kondisi kekeringan ekstrim dengan pantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui dampak dan proyeksi produksi pangan akibat kekeringan.
Ketiga, menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar dengan bekerja sama dengan satgas pangan. Hal ini dilakukan guna meminimalkan aksi-aksi spekulasi atau penimbunan yang mengganggu kelancaran pasokan bahan pokok ke masyarakat.
"Provinsi Sulawesi Utara yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal berpotensi mengalami kenaikan permintaan bapok menjelang akhir tahun," katanya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Sulut diharapkan dapat melakukan berbagai langkah antisipasi seperti melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan bahan pokok harian, meningkatkan koordinasi antarinstansi daerah, dan mencegah tindakan spekulasi,” lanjut Edi.
Lebih jauh Edi menjelaskan, pemerintah daerah diminta untuk memantau dan melaporkan perkembangan harga harian bahan pokok, khususnya beras, sehingga dapat diambil langkah-langkah koordinatif juga terjadi kenaikan harga di luar kewajaran.
Selain itu, katanya, harus dilaporkan pula keamanan dan kelancaran distribusi bahan pokok, seperti kerusakan jalan, gelombang besar, dan hambatan lain.
Jumlah stok bahan pokok milik pedagang di pasar, khususnya beras, juga harus dipantau dan dilaporkan guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok harian bahan pokok di pasar.
Sementara itu, katanya, koordinasi antarinstansi di daerah diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi pemukiman-pemukiman masyarakat berpendapatan rendah.
Selain itu juga untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi pasokan bahan pokok dengan mendukung kesiapan moda angkutan barang.
"Langkah antisipasi yang tak kalah penting dilakukan Pemerintah Daerah ialah memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi. Untuk itu, pengawasan secara terpadu dengan Satgas Pangan harus ditingkatkan,” ujar Edi.
Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi, di Manado, Kamis menegaskan, Kemendag akan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bahan pokok di daerah guna mencegah terjadinya gejolak harga bahan pokoko menjelang akhir tahun.
"Lebih dari dua tahun terakhir ini, Pemerintah telah berhasil menjaga harga dan pasokan bahan pokoko tetap stabil menjelang peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN). Kemendag berkomitmen melanjutkan kesuksesan tersebut dengan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan
pihak-pihak terkait bapok di daerah,” jelas Edi, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kesiapan Bahan Pokok Menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2019 di Manado.
Edi menjelaskan, Rakorda ini merupakan salah satu implementasi amanat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bahan pokok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019.
Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan telah memberikan tiga arahan kepada Pemerintah Daerah.
Pertama, untuk segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sejak 2—3 bulan sebelumnya.
Kedua, mewaspadai tantangan kondisi kekeringan ekstrim dengan pantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui dampak dan proyeksi produksi pangan akibat kekeringan.
Ketiga, menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar dengan bekerja sama dengan satgas pangan. Hal ini dilakukan guna meminimalkan aksi-aksi spekulasi atau penimbunan yang mengganggu kelancaran pasokan bahan pokok ke masyarakat.
"Provinsi Sulawesi Utara yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal berpotensi mengalami kenaikan permintaan bapok menjelang akhir tahun," katanya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Sulut diharapkan dapat melakukan berbagai langkah antisipasi seperti melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan bahan pokok harian, meningkatkan koordinasi antarinstansi daerah, dan mencegah tindakan spekulasi,” lanjut Edi.
Lebih jauh Edi menjelaskan, pemerintah daerah diminta untuk memantau dan melaporkan perkembangan harga harian bahan pokok, khususnya beras, sehingga dapat diambil langkah-langkah koordinatif juga terjadi kenaikan harga di luar kewajaran.
Selain itu, katanya, harus dilaporkan pula keamanan dan kelancaran distribusi bahan pokok, seperti kerusakan jalan, gelombang besar, dan hambatan lain.
Jumlah stok bahan pokok milik pedagang di pasar, khususnya beras, juga harus dipantau dan dilaporkan guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok harian bahan pokok di pasar.
Sementara itu, katanya, koordinasi antarinstansi di daerah diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi pemukiman-pemukiman masyarakat berpendapatan rendah.
Selain itu juga untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi pasokan bahan pokok dengan mendukung kesiapan moda angkutan barang.
"Langkah antisipasi yang tak kalah penting dilakukan Pemerintah Daerah ialah memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi. Untuk itu, pengawasan secara terpadu dengan Satgas Pangan harus ditingkatkan,” ujar Edi.