Manado (ANTARA) - "Kampung KB" yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) diharapkan ikut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kampung KB tidak hanya bicara bagaimana menggunakan alat kontrasepsi, tapi bagaimana juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi yang ada," sebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulut dr Bahagia Mokoagow melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana Aneke Rondonuwu di Manado, Rabu.

Saat ini, di provinsi ujung utara Sulawesi itu telah dibentuk sebanyak 323 "Kampung KB" menindaklanjuti program Presiden Joko Widodo.

Tujuannya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat melalui paritisipasi aktif para pihak yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar di setiap desa.

"Para pihak terkait ini tergabung dalam satu kelompok kerja, di dalamnya juga ada PKK. Kelompok kerja ini juga terdapat kader-kader yang dipilih oleh kepala desa," ujarnya.

Program yang dirumuskan bersama itu, kemudian diusulkan ke lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas pekerjaan umum serta dinas pendidikan.

"Itulah manfaatnya ketika program Kampung KB ini mengikutsertakan para pihak. Ketika di desa butuh air bersih, jalan akses pertanian maka ada dinas pekerjaan umum, butuh fasilitas kesehatan ada dinas kesehatan, begitupun dengan pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya," sebutnya.

Program "Kampung KB" ini, jelas Rondonuwu, selain mengendalikan pertumbuhan pendudukan juga mempunyai kontribusi besar meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan infrastruktur dasar. ***3***

Pewarta : Karel Alexander Polakitan
Editor : Jorie MR Darondo
Copyright © ANTARA 2024