Manado (ANTARA) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado menggelar kegiatan Penyegaran Bidang Manajerial Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), di Manado, Rabu.
Komandan Lantamal VIII Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta diwakili Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo mengatakan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi, yang menuntut efisiensi, telah berdampak pula terhadap pengembangan aplikasi teknologi yang ditetapkan pada sistem kodifikasi guna meningkatkan pelayanan bekal ulang yang efektif dan efisien.
"Pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal sehingga diharapkan terwujud tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik pada satuan kerja (Satker) masing-masing di lingkup TNI. Kegiatan yang dilaksanakan ini semoga dapat memberikan manfaat bagi semua peserta," katanya.
Kepala Pusat (Kapus) BMN Baranahan Kemhan Brigjen TNI Marrahmat mengatakan penyegaran bidang manajerial pengelolaan BMN yang dilaksanakan ini dikhususkan untuk strata perwira dan lebih diutamakan perwira menengah atau PNS sederajat.
Hal tersebut berdasarkan analisa dan evakuasi oleh Pusat BMN Baranahan Kemhan bahwa sebagian besar temuan BPK RI dan permasalahan lainnya disebabkan kebijakan yang kurang tepat.
"Permasalahan tersebut tentunya diselesaikan pada strata perwira bukan pada operator," katanya.
Ia menambahkan Pusat BMN tingkat kementerian terus berupaya memperbaiki pengelolaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi lebih baik.
"Kami menyadari dengan keterbatasan yang ada tidak semua permasalahan dapat tertangani. Untuk itu peran masing-masing satuan kerja dan sub satuan kerja sangat diperlukan," katanya.
Kegiatan itu melibatkan instruktur dari Kemhan tersebut diikuti perwakilan perwira menengah, perwira pertama dari Kodam XIII Merdeka dan jajarannya, Lantamal VIII dan jajaran, serta Lanudsri.
Komandan Lantamal VIII Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta diwakili Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo mengatakan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi, yang menuntut efisiensi, telah berdampak pula terhadap pengembangan aplikasi teknologi yang ditetapkan pada sistem kodifikasi guna meningkatkan pelayanan bekal ulang yang efektif dan efisien.
"Pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal sehingga diharapkan terwujud tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik pada satuan kerja (Satker) masing-masing di lingkup TNI. Kegiatan yang dilaksanakan ini semoga dapat memberikan manfaat bagi semua peserta," katanya.
Kepala Pusat (Kapus) BMN Baranahan Kemhan Brigjen TNI Marrahmat mengatakan penyegaran bidang manajerial pengelolaan BMN yang dilaksanakan ini dikhususkan untuk strata perwira dan lebih diutamakan perwira menengah atau PNS sederajat.
Hal tersebut berdasarkan analisa dan evakuasi oleh Pusat BMN Baranahan Kemhan bahwa sebagian besar temuan BPK RI dan permasalahan lainnya disebabkan kebijakan yang kurang tepat.
"Permasalahan tersebut tentunya diselesaikan pada strata perwira bukan pada operator," katanya.
Ia menambahkan Pusat BMN tingkat kementerian terus berupaya memperbaiki pengelolaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi lebih baik.
"Kami menyadari dengan keterbatasan yang ada tidak semua permasalahan dapat tertangani. Untuk itu peran masing-masing satuan kerja dan sub satuan kerja sangat diperlukan," katanya.
Kegiatan itu melibatkan instruktur dari Kemhan tersebut diikuti perwakilan perwira menengah, perwira pertama dari Kodam XIII Merdeka dan jajarannya, Lantamal VIII dan jajaran, serta Lanudsri.