Manado (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Muhdi mengharapkan kekuatan fiskal menjadi stimulus proses pembangunan yang membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"APBN tahun 2020 yang terdiri atas dana DIPA Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Sulut sebesar Rp24,3 triliun," kata Kakanwil Muhdi di Manado, Rabu.
Dia berharap, keterlibatan kalangan swasta juga sangat penting dalam menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas dan inovasi.
DIPA yang diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) berjumlah 462 DIPA dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp9,7 triliun atau turun sebesar 5,7 persen dari tahun sebelumnya.
Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp3,15 triliun, belanja barang sebesar Rp 3,73 triliun, belanja modal sebesar Rp 2,82 triliun serta belanja sosial sebesar Rp11,94 miliar.
Anggaran Kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan terutama mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, dan pembangunan infrastuktur.
Selain itu, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan–keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Sementara itu, alokasi dana transfer dan dana desa sebesar Rp14,57 triliun atau meningkat sebesar 1,12 persen dari tahun sebelumnya.
Anggaran sebesra itu terdiri terdistribusi untuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp9,08 triliun, Dana Bagi Hasil sebesar Rp322,04 miliar, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,81 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp1,72 Triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp398,9 miliar dan Dana Desa sebesar Rp1,56 triliun.
Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.
Setelah DIPA diserahkan, harap Muhdi, menjadi langkah awal melakukan percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan yang berkeadilan di daerah.
"APBN tahun 2020 yang terdiri atas dana DIPA Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Sulut sebesar Rp24,3 triliun," kata Kakanwil Muhdi di Manado, Rabu.
Dia berharap, keterlibatan kalangan swasta juga sangat penting dalam menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas dan inovasi.
DIPA yang diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) berjumlah 462 DIPA dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp9,7 triliun atau turun sebesar 5,7 persen dari tahun sebelumnya.
Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp3,15 triliun, belanja barang sebesar Rp 3,73 triliun, belanja modal sebesar Rp 2,82 triliun serta belanja sosial sebesar Rp11,94 miliar.
Anggaran Kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan terutama mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, dan pembangunan infrastuktur.
Selain itu, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan–keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Sementara itu, alokasi dana transfer dan dana desa sebesar Rp14,57 triliun atau meningkat sebesar 1,12 persen dari tahun sebelumnya.
Anggaran sebesra itu terdiri terdistribusi untuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp9,08 triliun, Dana Bagi Hasil sebesar Rp322,04 miliar, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,81 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp1,72 Triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp398,9 miliar dan Dana Desa sebesar Rp1,56 triliun.
Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.
Setelah DIPA diserahkan, harap Muhdi, menjadi langkah awal melakukan percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan yang berkeadilan di daerah.