Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengatakan Sulut keciprat APBN 2020 sebesar Rp24,28 miliar.
"Terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memberikan perhatian kepada Sulawesi Utara," sebut Olly pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Manado, Senin.
Anggaran yang diluncurkan bagi provinsi ujung Utara Sulawesi itu akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk didalamnya pariwisata, dimana ada banyak program yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian PUPR.
Menurut gubernur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar alokasi APBN di daerah ini terserap maksimal dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertama, untuk meningkatkan kwalitas pelaksanaan anggaran memperhatikan sistem tata kelola administrasi yang masih banyak menghabiskan waktu, selanjutnya proses pengadaan barang jasa harus dilakukan secepat mungkin.
Selanjutnya, program dilaksanakan pihak ketiga ataupun swakelola, melakukan efisiensi belanja operasional dengan memperbesar belanja modal sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
"Penggunaan dana desa difokuskan pada pengentasan kemiskinan, dilaksanakan secara swakelola dan padat karya menggunakan bahan baku lokal," harap Gubernur Sulut ke-13 ini.
Alokasi APBN untuk daerah ini sebesar Rp24,28 miliar terdiri DIPA (Rp9,7 triliun), Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (Rp13,33 triliun) dan Dana Desa (Rp1,24 triliun).
"Terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memberikan perhatian kepada Sulawesi Utara," sebut Olly pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Manado, Senin.
Anggaran yang diluncurkan bagi provinsi ujung Utara Sulawesi itu akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk didalamnya pariwisata, dimana ada banyak program yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian PUPR.
Menurut gubernur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar alokasi APBN di daerah ini terserap maksimal dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertama, untuk meningkatkan kwalitas pelaksanaan anggaran memperhatikan sistem tata kelola administrasi yang masih banyak menghabiskan waktu, selanjutnya proses pengadaan barang jasa harus dilakukan secepat mungkin.
Selanjutnya, program dilaksanakan pihak ketiga ataupun swakelola, melakukan efisiensi belanja operasional dengan memperbesar belanja modal sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
"Penggunaan dana desa difokuskan pada pengentasan kemiskinan, dilaksanakan secara swakelola dan padat karya menggunakan bahan baku lokal," harap Gubernur Sulut ke-13 ini.
Alokasi APBN untuk daerah ini sebesar Rp24,28 miliar terdiri DIPA (Rp9,7 triliun), Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (Rp13,33 triliun) dan Dana Desa (Rp1,24 triliun).