Manado (ANTARA) -
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengajak pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memudahkan investasi di daerah.
"Pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi investor menanamkan investasinya, mari kita dukung bersama," ajak Gubenur Olly pada Rakor Pimpinan Daerah di Manado, Kamis.
Saat ini, kata dia, menjadi wacana agar proses perizinan yang panjang harus diperpendek.
"Apa yang harus diperpendek. Contoh saja untuk membangun hotel membutuhkan sekitar 70 rekomendasi yang harus diurus, cukup banyak," ujarnya.
Hanya saja memudahkan proses perizinan yang cukup panjang itu bisa jalan kalau ada komitmen pemerintah daerah.
"Setelah keluar izin mendirikan bangunan, hotel baru jalan dua tahun kemudian karena harus menyelesaikan perizinan. Tidak akan ada persoalan kalau benar-benar semua berkomitmen," sebutnya.
Menurut Gubernur, selama kebijakan dibuat tidak ada "kick back" tak usah takut mengeluarkan surat.
"Misalkan untuk mengeluarkan IMB, PTSP bisa keluarkan saja, kan selanjutnya ada pernyataan dari pengusaha untuk mengurus semua persyaratan," sebutnya.
Akan berbeda persoalan, ketika yang hendak dibangun itu adalah industri kimia atau pabrik-pabrik pengelolaan limbah.
"Kalau hanya hotel atau industri lain, bukan pabrik pengelolaan limbah, sebenarnya tidak ada masalah," katanya.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengajak pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memudahkan investasi di daerah.
"Pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi investor menanamkan investasinya, mari kita dukung bersama," ajak Gubenur Olly pada Rakor Pimpinan Daerah di Manado, Kamis.
Saat ini, kata dia, menjadi wacana agar proses perizinan yang panjang harus diperpendek.
"Apa yang harus diperpendek. Contoh saja untuk membangun hotel membutuhkan sekitar 70 rekomendasi yang harus diurus, cukup banyak," ujarnya.
Hanya saja memudahkan proses perizinan yang cukup panjang itu bisa jalan kalau ada komitmen pemerintah daerah.
"Setelah keluar izin mendirikan bangunan, hotel baru jalan dua tahun kemudian karena harus menyelesaikan perizinan. Tidak akan ada persoalan kalau benar-benar semua berkomitmen," sebutnya.
Menurut Gubernur, selama kebijakan dibuat tidak ada "kick back" tak usah takut mengeluarkan surat.
"Misalkan untuk mengeluarkan IMB, PTSP bisa keluarkan saja, kan selanjutnya ada pernyataan dari pengusaha untuk mengurus semua persyaratan," sebutnya.
Akan berbeda persoalan, ketika yang hendak dibangun itu adalah industri kimia atau pabrik-pabrik pengelolaan limbah.
"Kalau hanya hotel atau industri lain, bukan pabrik pengelolaan limbah, sebenarnya tidak ada masalah," katanya.