Manado (ANTARA) - Wali Kota Bitung Maximiliaan J. Lomban mengatakan pengelolaan dana swakelola di kelurahan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) harus menyejahterakan masyarakat setempat.
"Saya mengimbau kepada seluruh aparatur yang ada di kecamatan dan kelurahan agar benar-benar memahami mekanisme pengelolaan dana kelurahan yang benar," kata dia saat meresmikan proyek inftastruktur di Kecamatan Maesa di Bitung, Kamis.
Ia mengatakan pengelolaan dana desa dan kelurahan jauh berbeda.
Pemahaman yang benar terkait dengan hal itu, kata dia, tentu akan meminimalisasi kesalahan para aparatur kelurahan.
Oleh karena itu, katanya, perlu adanya pelatihan bagi para pengelola tentang pedoman teknis penerapannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang benar.
"Banyak contoh di beberapa daerah yang salah mekanismenya sehingga menjadi temuan, hal itu yang harus kita hindari. Dana kelurahan dikelola dengana mekanisme SKPD, jauh lebih mudah pengelolaan dana desa dibandingkan kelurahan," kata Lomban.
Ia mengingatkan tentang tiga hal yang harus dihindari dalam pemanfaatan dana kelurahan, yaitu proyek fiktif dan penggelembungan dana yang seringkali menjerat banyak aparat kelurahan.
"Dalam memanfaatkan bantuan pemerintah lewat dana kelurahan ini harus dibekali dengan niat baik untuk tujuan membangun jangan sampai dirusak oleh oknum tertentu dengan kepentingan pribadi," katanya.
Lomban berharap, penerapan pembangunan infrastruktur di semua kecamatan di Kota Bitung melalui metode padat karya sehingga melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang belum bekerja.
Dana kelurahan untuk Kecamatan Maesa berjumlah Rp2,96 miliar di mana masing-masing kelurahan mendapat dana Rp370 juta yang pemanfaatannya pada pembangunan Infrastruktur, seperti perbaikan drainase, pembangunan jalan paving yang melibatkan 17 kelompok masyarakat dengan jumlah tenaga kerja 204 orang.
Turut hadir pada kesempatan itu, antara lain para Asisten Sekretariat Daerah Kota Bitung, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, Kadis PU Kota Bitung Rudy Teno, Kabag Humas Albert Sergius, dan Camat Maesa.
"Saya mengimbau kepada seluruh aparatur yang ada di kecamatan dan kelurahan agar benar-benar memahami mekanisme pengelolaan dana kelurahan yang benar," kata dia saat meresmikan proyek inftastruktur di Kecamatan Maesa di Bitung, Kamis.
Ia mengatakan pengelolaan dana desa dan kelurahan jauh berbeda.
Pemahaman yang benar terkait dengan hal itu, kata dia, tentu akan meminimalisasi kesalahan para aparatur kelurahan.
Oleh karena itu, katanya, perlu adanya pelatihan bagi para pengelola tentang pedoman teknis penerapannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang benar.
"Banyak contoh di beberapa daerah yang salah mekanismenya sehingga menjadi temuan, hal itu yang harus kita hindari. Dana kelurahan dikelola dengana mekanisme SKPD, jauh lebih mudah pengelolaan dana desa dibandingkan kelurahan," kata Lomban.
Ia mengingatkan tentang tiga hal yang harus dihindari dalam pemanfaatan dana kelurahan, yaitu proyek fiktif dan penggelembungan dana yang seringkali menjerat banyak aparat kelurahan.
"Dalam memanfaatkan bantuan pemerintah lewat dana kelurahan ini harus dibekali dengan niat baik untuk tujuan membangun jangan sampai dirusak oleh oknum tertentu dengan kepentingan pribadi," katanya.
Lomban berharap, penerapan pembangunan infrastruktur di semua kecamatan di Kota Bitung melalui metode padat karya sehingga melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang belum bekerja.
Dana kelurahan untuk Kecamatan Maesa berjumlah Rp2,96 miliar di mana masing-masing kelurahan mendapat dana Rp370 juta yang pemanfaatannya pada pembangunan Infrastruktur, seperti perbaikan drainase, pembangunan jalan paving yang melibatkan 17 kelompok masyarakat dengan jumlah tenaga kerja 204 orang.
Turut hadir pada kesempatan itu, antara lain para Asisten Sekretariat Daerah Kota Bitung, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, Kadis PU Kota Bitung Rudy Teno, Kabag Humas Albert Sergius, dan Camat Maesa.