Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) , menggelar diskusi politik yang berhubungan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan, di Ratahan, Rabu.
Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Jocke Legi dalam sambutannya mengatakan, pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat.
Ia menambahkan, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik.
"Saat ini kami yang menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, maka proses pendidikan politik harus dilaksanakan secara merata terhadap seluruh lapisan masyarakat. Baik itu secara vertikal maupun horisontal," ujarnya.
Ia juga berharap, pengetahuan politik bukan lagi menjadi dimonopoli segelintir orang saja.
Menurutnya perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjelma menjadi kompetisi, ketegangan, persaingan dan konflik.
"Karena itu, saya merasa perlunya peran dan fungsi partisipasi masyarakat, serta sinergitasnya kepada pemerintah. Serta menjadi sebuah masukan dan spirit positif bagi majunya sebuah daerah," katanya.
Ditambahkannya, acara ini menjadi sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat dan stakeholder, khususnya dalam melihat dinamika politik.
"Masyarakat menjadi elemen penting di dalam sebuah pemerintahan di suatu daerah. Masyarakat dapat memahami dan mengerti untuk bersifat positif untuk kemajuan daerah yang kita cintai," tandasnya. ***2***
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) , menggelar diskusi politik yang berhubungan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan, di Ratahan, Rabu.
Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Jocke Legi dalam sambutannya mengatakan, pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat.
Ia menambahkan, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik.
"Saat ini kami yang menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, maka proses pendidikan politik harus dilaksanakan secara merata terhadap seluruh lapisan masyarakat. Baik itu secara vertikal maupun horisontal," ujarnya.
Ia juga berharap, pengetahuan politik bukan lagi menjadi dimonopoli segelintir orang saja.
Menurutnya perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjelma menjadi kompetisi, ketegangan, persaingan dan konflik.
"Karena itu, saya merasa perlunya peran dan fungsi partisipasi masyarakat, serta sinergitasnya kepada pemerintah. Serta menjadi sebuah masukan dan spirit positif bagi majunya sebuah daerah," katanya.
Ditambahkannya, acara ini menjadi sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat dan stakeholder, khususnya dalam melihat dinamika politik.
"Masyarakat menjadi elemen penting di dalam sebuah pemerintahan di suatu daerah. Masyarakat dapat memahami dan mengerti untuk bersifat positif untuk kemajuan daerah yang kita cintai," tandasnya. ***2***