Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus meningkatkan penanganan konflik sosial di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi utara (Sulut).
Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban, di Bitung, Rabu, mengatakan penanganan konflik sosial bukan hanya pemerintah saja, tapi melibatkan masyarakat luas, untuk sama-sama menjaga kebersamaan.
"Saya bersyukur atas kebersamaan yang telah tercipta sebagai wujud panggilan dan kesadaran dalam menjalankan tugas untuk membangun bangsa dan negara khususnya di Kota Bitung, serta mengapresiasi seluruh pihak di dalamnya juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bersama-sama ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan FGD tentang Penanganan Konflik Sosial di Kota Bitung," kata Lomban.
Dia menjelaskan kondisi masyarakat Kota Bitung yang diberi identitas kota multi etnis oleh karena berbagai perbedaan kelompok sosial, budaya, agama, golongan dan strata sosial, bahkan adanya perbedaan pandangan politik serta tentang kelompok minoritas mayoritas menunjukkan Kota Bitung sebagai Indonesia mini, dengan citra Bhineka Tunggal Ika yang telah melekat dalam hidup kita dan menjadi motto hidup bermasyarakat.
Lanjutnya, Kota Bitung sebagai pintu gerbang kawasan pasifik mengundang siapa saja ingin datang ke kota ini bahkan bebas menjadi warga masyarakat kota Bitung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sehingga di tengah kemajemukan yang ada di Kota Bitung terdapat berbagai perbedaan yang kita miliki yang seharusnya menjadi aset kearifan lokal," katanya.
Lomban juga mengingatkan bahwa kita juga akui bahwa kadang justru perbedaan ini membawa kita pada tembok-tembok pemisah, memicu terjadinya konflik diantara masyarakat hingga tak sejalan lagi dengan cita-cita Kota ini.
"Apalagi di era revolusi industri 4,0 ini, semua orang dengan mudahnya bertindak sebagai 'Insan Media', menyebarkan informasi bebas tanpa saring, tanpa peduli dampak bahkan nilai kebenaran dari berita yang dibagikan sehingga dapat menjadi sumber provokasi yang sulit dibendung. fakta ini perlu dan harus menjadi perhatian kita bersama baik sebagai pemerintah, pemuka agama, tokoh masyarakat bahkan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan," jelasnya.
Lomban berharap, melalui FGD ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan yang terbaik dalam rangka antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai suatu konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Seluruh pihak harus berperan dan bersinergi untuk menciptakan kota Bitung yang penuh dengan suasana kekeluargaan, harmonis, tentram dan damai.
Diharapkan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menyampaikan berbagai hal yang menyejukkan kehidupan umat beragama dan bermasyarakat melalui mimbar gereja, mimbar masjid bahkan mimbar formal lainnya sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mampu merajut kebersamaan, membangun dan menciptakan solusi dan resolusi.
"Atas berbagai permasalahan sosial yang kian marak terjadi agar Kota Bitung semakin maju, fokus pada peningkatan daya saing dan akhirnya membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Bitung," tutupnya.
Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban, di Bitung, Rabu, mengatakan penanganan konflik sosial bukan hanya pemerintah saja, tapi melibatkan masyarakat luas, untuk sama-sama menjaga kebersamaan.
"Saya bersyukur atas kebersamaan yang telah tercipta sebagai wujud panggilan dan kesadaran dalam menjalankan tugas untuk membangun bangsa dan negara khususnya di Kota Bitung, serta mengapresiasi seluruh pihak di dalamnya juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bersama-sama ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan FGD tentang Penanganan Konflik Sosial di Kota Bitung," kata Lomban.
Dia menjelaskan kondisi masyarakat Kota Bitung yang diberi identitas kota multi etnis oleh karena berbagai perbedaan kelompok sosial, budaya, agama, golongan dan strata sosial, bahkan adanya perbedaan pandangan politik serta tentang kelompok minoritas mayoritas menunjukkan Kota Bitung sebagai Indonesia mini, dengan citra Bhineka Tunggal Ika yang telah melekat dalam hidup kita dan menjadi motto hidup bermasyarakat.
Lanjutnya, Kota Bitung sebagai pintu gerbang kawasan pasifik mengundang siapa saja ingin datang ke kota ini bahkan bebas menjadi warga masyarakat kota Bitung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sehingga di tengah kemajemukan yang ada di Kota Bitung terdapat berbagai perbedaan yang kita miliki yang seharusnya menjadi aset kearifan lokal," katanya.
Lomban juga mengingatkan bahwa kita juga akui bahwa kadang justru perbedaan ini membawa kita pada tembok-tembok pemisah, memicu terjadinya konflik diantara masyarakat hingga tak sejalan lagi dengan cita-cita Kota ini.
"Apalagi di era revolusi industri 4,0 ini, semua orang dengan mudahnya bertindak sebagai 'Insan Media', menyebarkan informasi bebas tanpa saring, tanpa peduli dampak bahkan nilai kebenaran dari berita yang dibagikan sehingga dapat menjadi sumber provokasi yang sulit dibendung. fakta ini perlu dan harus menjadi perhatian kita bersama baik sebagai pemerintah, pemuka agama, tokoh masyarakat bahkan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan," jelasnya.
Lomban berharap, melalui FGD ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan yang terbaik dalam rangka antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai suatu konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Seluruh pihak harus berperan dan bersinergi untuk menciptakan kota Bitung yang penuh dengan suasana kekeluargaan, harmonis, tentram dan damai.
Diharapkan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menyampaikan berbagai hal yang menyejukkan kehidupan umat beragama dan bermasyarakat melalui mimbar gereja, mimbar masjid bahkan mimbar formal lainnya sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mampu merajut kebersamaan, membangun dan menciptakan solusi dan resolusi.
"Atas berbagai permasalahan sosial yang kian marak terjadi agar Kota Bitung semakin maju, fokus pada peningkatan daya saing dan akhirnya membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Bitung," tutupnya.