Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus menggenjot "Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima" di delapan kabupaten dan kota, sebut Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen, Jumat.
"Kita melakukan asistensi dan supervisi terhadap penyelenggaraan PTSP Prima di delapan kabupaten dan kota," kata Silangen di Manado.
"PTSP Prima" ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Sekdaprov mengingatkan penyederhanaan, kemudahan serta kelancaran pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
"Kami berharap seluruh jajaran DPM-PTSP kabupaten/kota mengedepankan integritas dalam menjalankan proses pelayanan kepada masyarakat yang mengurus ijin dan investasi di masing-masing daerah," ajaknya.
Dia juga mengajak semua ASN yang bekerja dalam pengelolaan sistem pelayanan perijinan terpadu se-Sulut menunjukkan kinerja yang berintegritas untuk menyukseskan program pembangunan dunia investasi di daerah.
"Aparatur Sipil Negara telah dipercayakan pimpinan di kabupaten dan kota mengemban tanggung jawab di dinas penanaman modal dan PTSP, sehingga dituntut menunjukkan integritas melalui kinerja.
"Mengurus perijinan bukan hal yang mudah, karena pasti ada godaan di sana. Tapi saya yakin, dengan kerja yang berintegritas, apalagi dengan memiliki iman yang kuat, godaan itu pasti bisa dieliminasi," ujarnya.
Silangen juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan perizinan prima yaitu menyederhanakan, memudahkan dan melancarkan berbagai urusan administratif.
"Jadi sederhanakan, mudahkan dan lancarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apalagi terkait pelayanan publik," sebutnya. ***1***
"Kita melakukan asistensi dan supervisi terhadap penyelenggaraan PTSP Prima di delapan kabupaten dan kota," kata Silangen di Manado.
"PTSP Prima" ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Sekdaprov mengingatkan penyederhanaan, kemudahan serta kelancaran pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
"Kami berharap seluruh jajaran DPM-PTSP kabupaten/kota mengedepankan integritas dalam menjalankan proses pelayanan kepada masyarakat yang mengurus ijin dan investasi di masing-masing daerah," ajaknya.
Dia juga mengajak semua ASN yang bekerja dalam pengelolaan sistem pelayanan perijinan terpadu se-Sulut menunjukkan kinerja yang berintegritas untuk menyukseskan program pembangunan dunia investasi di daerah.
"Aparatur Sipil Negara telah dipercayakan pimpinan di kabupaten dan kota mengemban tanggung jawab di dinas penanaman modal dan PTSP, sehingga dituntut menunjukkan integritas melalui kinerja.
"Mengurus perijinan bukan hal yang mudah, karena pasti ada godaan di sana. Tapi saya yakin, dengan kerja yang berintegritas, apalagi dengan memiliki iman yang kuat, godaan itu pasti bisa dieliminasi," ujarnya.
Silangen juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan perizinan prima yaitu menyederhanakan, memudahkan dan melancarkan berbagai urusan administratif.
"Jadi sederhanakan, mudahkan dan lancarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apalagi terkait pelayanan publik," sebutnya. ***1***