Manado (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berada di peringkat sembilan untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari 34 provinsi di Indonesia, sebut Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Fery RJ Sangian.
"Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki IPK di dunia," sebut Fery, di Manado, Minggu.
Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
IPK, lanjut dia, adalah instrumen baru untuk mengukur secara spesifik capaian kinerja pembangunan kebudayaan di setiap provinsi di Indonesia.
Dengan menggunakan data tahun 2018, maka Badan Pusat Statistik merilis nilai IPK nasional sebesar 53,74.
Capaian tertinggi diperoleh dari dimensi ketahanan sosial budaya dengan indeks sebesar 72,84, diikuti dengan dimensi pendidikan sebesar 69,67, sementara dimensi ekonomi budaya menempati skor terbawah dengan nilai indeks sebesar 30,55.
Dari hasil penghitungan IPK tahun 2018 menunjukkan ada 13 provinsi yang nilainya di atas IPK nasional yaitu DIY (73,79), Bali (65,39), Jawa Tengah (60,05), Bengkulu (59,95), Nusa Tenggara Barat (59,92), Kepulauan Riau (58,83), Riau (57,47).
Selanjutnya, Jawa Timur (56,66), Sulawesi Utara (56,02), DKI Jakarta (54,67), Kepulauan Bangka Belitung (54,37), Lampung (54,33), dan Kalimantan Selatan (53,79).
Selain 13 provinsi di atas, masih ada 21 provinsi lainnya yang mendapat nilai IPK di bawah nilai nasional.
Ferry menambahkan penyusunan IPK sendiri mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO dan indeks ini untuk memberikan gambaran bagaimana pembangunan kebudayaan dilakukan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi.
Ketujuh dimensi tersebut meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender.
"Kami bangga untuk capaian ini di mana Sulut berada pada peringkat sembilan nasional," katanya.
Meski begitu dia berharap, sinergitas antarlembaga terkait di pemerintahan dengan masyaratkat perlu terus ditingkatkan.
"Sinergi ini dilakukan dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik, ataupun pengapresiasi seni budaya sehingga pembangunan kebudayaan di Provinsi Sulut semakin terintegrasi dan solid," katanya.*
"Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki IPK di dunia," sebut Fery, di Manado, Minggu.
Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
IPK, lanjut dia, adalah instrumen baru untuk mengukur secara spesifik capaian kinerja pembangunan kebudayaan di setiap provinsi di Indonesia.
Dengan menggunakan data tahun 2018, maka Badan Pusat Statistik merilis nilai IPK nasional sebesar 53,74.
Capaian tertinggi diperoleh dari dimensi ketahanan sosial budaya dengan indeks sebesar 72,84, diikuti dengan dimensi pendidikan sebesar 69,67, sementara dimensi ekonomi budaya menempati skor terbawah dengan nilai indeks sebesar 30,55.
Dari hasil penghitungan IPK tahun 2018 menunjukkan ada 13 provinsi yang nilainya di atas IPK nasional yaitu DIY (73,79), Bali (65,39), Jawa Tengah (60,05), Bengkulu (59,95), Nusa Tenggara Barat (59,92), Kepulauan Riau (58,83), Riau (57,47).
Selanjutnya, Jawa Timur (56,66), Sulawesi Utara (56,02), DKI Jakarta (54,67), Kepulauan Bangka Belitung (54,37), Lampung (54,33), dan Kalimantan Selatan (53,79).
Selain 13 provinsi di atas, masih ada 21 provinsi lainnya yang mendapat nilai IPK di bawah nilai nasional.
Ferry menambahkan penyusunan IPK sendiri mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO dan indeks ini untuk memberikan gambaran bagaimana pembangunan kebudayaan dilakukan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi.
Ketujuh dimensi tersebut meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender.
"Kami bangga untuk capaian ini di mana Sulut berada pada peringkat sembilan nasional," katanya.
Meski begitu dia berharap, sinergitas antarlembaga terkait di pemerintahan dengan masyaratkat perlu terus ditingkatkan.
"Sinergi ini dilakukan dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik, ataupun pengapresiasi seni budaya sehingga pembangunan kebudayaan di Provinsi Sulut semakin terintegrasi dan solid," katanya.*