Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Lis Darmansyah menduga mafia solar kembali beraksi sehingga bahan bakar itu menjadi langka.
"Saya tahu siapa yang bermain. Kalian kalau dalami permasalahan itu, pasti berpendapat sama," ujar Lis kepada wartawan di Sekretariat DPW PDIP Kepri, Senin.
Namun Lis enggan membeberkan mafia yang menyebabkan kelangkaan solar tersebut. Alasannya, hal itu melampaui kewenangannya sebagai anggota DPRD Kepri.
"Saya juga bukan penyidik sehingga tidak pantas membeberkan identitas mafia itu kepada publik," katanya.
Ia justru mempersilahkan wartawan untuk menginvestigasi permasalahan itu untuk kepentingan masyarakat.
"Ada DPRD Tanjungpinang dan Pemkot Tanjungpinang. Ini sebaiknya diawasi mereka, dan dicari jalan keluarnya," ucapnya.
Setiap hari, ratusan kendaraan roda empat antre di-SPBU di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan.
"Banyak warga yang kecewa karena sulit dapatkan solar," katanya.
Lis mengatakan mafia memanfaatkan solar subsidi untuk kepentingan industri. Ada juga yang menjual solar subsidi kepada pengusaha yang membutuhkan solar sebagai bahan bakar truk dan alat berat.
"Modusnya, sama saja seperti dahulu, seperti memodifikasi tangki kendaraan sehingga dapat memuat ratusan liter untuk sekali pengisian solar," katanya.
Lis mengatakan permasalahan tersebut harus segera dituntaskan agar masyarakat tidak dirugikan. Cara mengatasi permasalahan itu, menurut dia tidak sulit.
"Cukup tingkatkan pengawasan di SPBU. Ini mau gak dilakukan Pertamina? Cara yang mudah, tetapi tidak dilakukan sampai sekarang," tuturnya.
"Saya tahu siapa yang bermain. Kalian kalau dalami permasalahan itu, pasti berpendapat sama," ujar Lis kepada wartawan di Sekretariat DPW PDIP Kepri, Senin.
Namun Lis enggan membeberkan mafia yang menyebabkan kelangkaan solar tersebut. Alasannya, hal itu melampaui kewenangannya sebagai anggota DPRD Kepri.
"Saya juga bukan penyidik sehingga tidak pantas membeberkan identitas mafia itu kepada publik," katanya.
Ia justru mempersilahkan wartawan untuk menginvestigasi permasalahan itu untuk kepentingan masyarakat.
"Ada DPRD Tanjungpinang dan Pemkot Tanjungpinang. Ini sebaiknya diawasi mereka, dan dicari jalan keluarnya," ucapnya.
Setiap hari, ratusan kendaraan roda empat antre di-SPBU di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan.
"Banyak warga yang kecewa karena sulit dapatkan solar," katanya.
Lis mengatakan mafia memanfaatkan solar subsidi untuk kepentingan industri. Ada juga yang menjual solar subsidi kepada pengusaha yang membutuhkan solar sebagai bahan bakar truk dan alat berat.
"Modusnya, sama saja seperti dahulu, seperti memodifikasi tangki kendaraan sehingga dapat memuat ratusan liter untuk sekali pengisian solar," katanya.
Lis mengatakan permasalahan tersebut harus segera dituntaskan agar masyarakat tidak dirugikan. Cara mengatasi permasalahan itu, menurut dia tidak sulit.
"Cukup tingkatkan pengawasan di SPBU. Ini mau gak dilakukan Pertamina? Cara yang mudah, tetapi tidak dilakukan sampai sekarang," tuturnya.