Manado (ANTARA) - Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) menyatakan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Memang harus diakui pelaksanaan BPNT masih ada berbagai kendala di daerah, sehingga kami membutuhkan dukungan tertulis dari Kepala Daerah, Tikor Bansos, ataupun Dinas Sosial untuk menyampaikan penegasan bahwa penyedia beras BPNT adalah Perum Bulog dan supplier lain dapat berkoordinasi ke Bulog," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulutgo Sopran Kenedi di Manado, Selasa.
Sopran mengatakan bahwa kendala dalam penyaluran BPNT antara lain belum semua agen penyalur atau e-warong mengajukan permintaan beras ke Bulog dan masih mengambil beras dari pemasok lain meski mulai September 2019 Perum Bulog sudah ditetapkan sebagai penyedia beras untuk program BPNT.
"Harga jual beras dari supplier BPNT di luar Bulog kepada e-warong dan KPM (keluarga penerima manfaat) terlalu tinggi," katanya.
Dia mengutip informasi dari pendamping program dan pengurus e-warong bahwa banyak KPM yang belum memahami bahwa BPNT hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur saja, tidak boleh digunakan untuk membeli barang kebutuhan yang lain.
Selain itu, menurut dia, selama ini pengambilan BPNT kadang diarahkan kepada agen penyalur atau e-warong tertentu saja dan pengajuan permintaan pasokan barang pokok oleh agen penyalur atau e-warong maupun waktu distribusinya belum terjadwal dengan baik.
Hal itu, menurut dia, terjadi karena ada kendala terkait Kartu Kombo, EDC, verifikasi perubahan data KPM, belum pastinya alokasi KPM untuk masing-masing e-warong.
Penyelesaian masalah-masalah itu, ia melanjutkan, membutuhkan bantuan pemerintah daerah.
"Memang harus diakui pelaksanaan BPNT masih ada berbagai kendala di daerah, sehingga kami membutuhkan dukungan tertulis dari Kepala Daerah, Tikor Bansos, ataupun Dinas Sosial untuk menyampaikan penegasan bahwa penyedia beras BPNT adalah Perum Bulog dan supplier lain dapat berkoordinasi ke Bulog," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulutgo Sopran Kenedi di Manado, Selasa.
Sopran mengatakan bahwa kendala dalam penyaluran BPNT antara lain belum semua agen penyalur atau e-warong mengajukan permintaan beras ke Bulog dan masih mengambil beras dari pemasok lain meski mulai September 2019 Perum Bulog sudah ditetapkan sebagai penyedia beras untuk program BPNT.
"Harga jual beras dari supplier BPNT di luar Bulog kepada e-warong dan KPM (keluarga penerima manfaat) terlalu tinggi," katanya.
Dia mengutip informasi dari pendamping program dan pengurus e-warong bahwa banyak KPM yang belum memahami bahwa BPNT hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur saja, tidak boleh digunakan untuk membeli barang kebutuhan yang lain.
Selain itu, menurut dia, selama ini pengambilan BPNT kadang diarahkan kepada agen penyalur atau e-warong tertentu saja dan pengajuan permintaan pasokan barang pokok oleh agen penyalur atau e-warong maupun waktu distribusinya belum terjadwal dengan baik.
Hal itu, menurut dia, terjadi karena ada kendala terkait Kartu Kombo, EDC, verifikasi perubahan data KPM, belum pastinya alokasi KPM untuk masing-masing e-warong.
Penyelesaian masalah-masalah itu, ia melanjutkan, membutuhkan bantuan pemerintah daerah.