Manado (ANTARA) - Direktur Utama PT Jasamarga Manado-Bitung, George Manurung, menargetkan pembebasan lahan seksi IIB tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara bisa selesai sebelum akhir tahun 2019.
"Dengan pembebasan lahan selesai, diharapkan pengerjaan konstruksi jalan dan jembatan dapat dipacu, sehingga jalan tol tersebut dapat dioperasikan pada Juli tahun 2020," ujar Manurung di Manado, Kamis.
Seksi IIA (sepanjang 11 kilometer), total lahan yang dibebaskan telah mencapai 99 persen, sedangkan di seksi IIB (sepanjang 14 kilometer) lahan bebas mencapai 83 persen.
"Proyek kami terputus karena lahan belum bebas, meski begitu kami tetap optimistis target operasional tol bisa terpenuhi hingga Bitung," ujarnya.
Dia berharap, koordinasi dengan para pemangku kepentingan berkaitan dengan upaya pembebasan lahan seperti pejabat pembuat komitmen (PPK) lahan, panitia pengadaan tanah dan badan pertanahan bisa mempercepat proses itu.
"Bidang tanah yang paling banyak akan dibebaskan berada di seksi IIB. Kami optimis tahun ini bisa terselesaikan terutama yang ada di Kota Bitung," katanya.
Proses pembebasan lahan kerap berkaitan dengan harga, sengketa keluarga atas tanah warisan, hingga kelengkapan dokumen kepemilikan.
PT Jasamarga, lanjut dia, mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan sebesar Rp1,4 triliun, sudah termasuk pembebasan lahan seksi IA dan IB sepanjang 14 kilometer.
"Saat ini hampir terserap sebanyak Rp1,1 triliun. Khusus di Bitung ada sekitar 300 bidang tanah yang belum dibebaskan," ujarnya.
"Dengan pembebasan lahan selesai, diharapkan pengerjaan konstruksi jalan dan jembatan dapat dipacu, sehingga jalan tol tersebut dapat dioperasikan pada Juli tahun 2020," ujar Manurung di Manado, Kamis.
Seksi IIA (sepanjang 11 kilometer), total lahan yang dibebaskan telah mencapai 99 persen, sedangkan di seksi IIB (sepanjang 14 kilometer) lahan bebas mencapai 83 persen.
"Proyek kami terputus karena lahan belum bebas, meski begitu kami tetap optimistis target operasional tol bisa terpenuhi hingga Bitung," ujarnya.
Dia berharap, koordinasi dengan para pemangku kepentingan berkaitan dengan upaya pembebasan lahan seperti pejabat pembuat komitmen (PPK) lahan, panitia pengadaan tanah dan badan pertanahan bisa mempercepat proses itu.
"Bidang tanah yang paling banyak akan dibebaskan berada di seksi IIB. Kami optimis tahun ini bisa terselesaikan terutama yang ada di Kota Bitung," katanya.
Proses pembebasan lahan kerap berkaitan dengan harga, sengketa keluarga atas tanah warisan, hingga kelengkapan dokumen kepemilikan.
PT Jasamarga, lanjut dia, mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan sebesar Rp1,4 triliun, sudah termasuk pembebasan lahan seksi IA dan IB sepanjang 14 kilometer.
"Saat ini hampir terserap sebanyak Rp1,1 triliun. Khusus di Bitung ada sekitar 300 bidang tanah yang belum dibebaskan," ujarnya.