Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - 275 calon kepala desa atau hukum tua, mendeklarasikan pemilihan hukum tua (Pilhut) damai, yang akan dilaksanakan di 97 desa di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), 24 September mendatang.
"Deklarasi ini sangat penting untuk mewujudkan Pilhut yang aman, serta melahirkan pemimpin di desa yang berintegritas," kata Bupati James Sumendap dalam penyampaiannya pada pertemuan dengan para calon hukum tua di Ratahan, Jumat.
James mengatakan, dari 100 desa yang awalnya direncanakan menggelar Pilhut, tiga desa diantaranya harus ditunda pelaksanaannya.
“Jadi hanya 97 desa yang akan menggelar Pilhut serentak ini. Tiga desa lainnya, yakni Ratatotok Muara, Ranoketang atas, dan Minanga, harus ditunda pelaksanaannya karena hanya satu calon,” ungkapnya.
Ia pun mengajak semua masyarakat untuk bersama menjaga marwa demokrasi, apalagi Mitra menjadi yang pertama di Republik Indonesia, yakni dalam Pilhut menyiapkan panwas, dan personil untuk pengamanan, serta melakukan fit and proper tes (FPT).
“Saya minta semua tokoh masyarakat, tim sukses, calon dan para pendukung, serta seluruh masyarakat untuk bersama menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pilhut,” ujarnya.
Lanjut ditambahkannya, kalau ada yang kurang puas karena ada calonnya tak lolos (FPT), maka tidak perlu ada riak-riak dan memprovokasi masyarakat.
James pun mempersilahkan menempuh jalur hukum, yaitu ke PTUN, dan nanti tim penguji yang adalah para teknokrat dari Unsrat, Unima, dan Politeknik yang akan membuktikan karena mereka memiliki standar nilai yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
“Mitra satu-satunya yang lakukan fit and proper test dengan menghadirkan para teknokrat dari Unsrat, Unima, dan Politeknik sebagai tim penguji. Jadi Kalau ada calon yang tidak lolos maka jangan tanya ke Bupati, Kadis PMD dan Camat. Silahkan gunakan jalur yang sepantasnya,” jelasnya.
Ditegaskannya, pihak Kepolisian tidak perlu ragu untuk memberikan penindakan dan menangkap pihak yang melakukan provokasi dengan maksud memecah belah dan mengacaukan daerah.
“Kalau ada yang memprovokasi langsung tangkap. Masa depan desa ini tidak boleh dikorbankan oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia, lebih khusus Mitra bersatu, dan tidak ingin demokrasi menjadi lebih baik,” tandasnya.***2***
"Deklarasi ini sangat penting untuk mewujudkan Pilhut yang aman, serta melahirkan pemimpin di desa yang berintegritas," kata Bupati James Sumendap dalam penyampaiannya pada pertemuan dengan para calon hukum tua di Ratahan, Jumat.
James mengatakan, dari 100 desa yang awalnya direncanakan menggelar Pilhut, tiga desa diantaranya harus ditunda pelaksanaannya.
“Jadi hanya 97 desa yang akan menggelar Pilhut serentak ini. Tiga desa lainnya, yakni Ratatotok Muara, Ranoketang atas, dan Minanga, harus ditunda pelaksanaannya karena hanya satu calon,” ungkapnya.
Ia pun mengajak semua masyarakat untuk bersama menjaga marwa demokrasi, apalagi Mitra menjadi yang pertama di Republik Indonesia, yakni dalam Pilhut menyiapkan panwas, dan personil untuk pengamanan, serta melakukan fit and proper tes (FPT).
“Saya minta semua tokoh masyarakat, tim sukses, calon dan para pendukung, serta seluruh masyarakat untuk bersama menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pilhut,” ujarnya.
Lanjut ditambahkannya, kalau ada yang kurang puas karena ada calonnya tak lolos (FPT), maka tidak perlu ada riak-riak dan memprovokasi masyarakat.
James pun mempersilahkan menempuh jalur hukum, yaitu ke PTUN, dan nanti tim penguji yang adalah para teknokrat dari Unsrat, Unima, dan Politeknik yang akan membuktikan karena mereka memiliki standar nilai yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
“Mitra satu-satunya yang lakukan fit and proper test dengan menghadirkan para teknokrat dari Unsrat, Unima, dan Politeknik sebagai tim penguji. Jadi Kalau ada calon yang tidak lolos maka jangan tanya ke Bupati, Kadis PMD dan Camat. Silahkan gunakan jalur yang sepantasnya,” jelasnya.
Ditegaskannya, pihak Kepolisian tidak perlu ragu untuk memberikan penindakan dan menangkap pihak yang melakukan provokasi dengan maksud memecah belah dan mengacaukan daerah.
“Kalau ada yang memprovokasi langsung tangkap. Masa depan desa ini tidak boleh dikorbankan oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia, lebih khusus Mitra bersatu, dan tidak ingin demokrasi menjadi lebih baik,” tandasnya.***2***