Manado (ANTARA) - Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dr Bahagia R Mokoagow mengatakan pemerintah daerah menargetkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,1 persen.
"Laju pertumbuhan penduduk Sulut saat ini sebesar 1,2 persen," ucap dr Bahagia di Manado, Senin.
Saat ini jumlah penduduk di provinsi ujung utara Sulawesi mencapai 2.641.884 jiwa yaitu 1.347.803 laki-laki dan 1.294.081 perempuan.
Program pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini, sebut Kepala RS Ratumbuysang era Gubernur Sinyo H Sarundajang itu dilakukan dengan mensinergikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Secara teknis memang banyak dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ada di kabupaten dan kota, namun ke depan akan meningkatkan kerja sama kemitraan serta berbagi porsi tugas dan anggaran.
"Tupoksi kita adalah melaksanakan monitoring, evaluasi serta pembinaan, jadi kita maksimalkan tugas itu sambil mendorong terlaksananya program dan kegiatan," ujarnya.
Dia berharap ke depan porsi anggaran semakin meningkat sehingga program dan kegiatan berjalan optimal, karena masih ada anggaran yang melekat di BKKBN perwakilan.
Bahagia menambahkan, saat ini prevalensi pemakaian kontrasepsi sebanyak 293.444, di mana 5.417 laki-laki dan 288.027 perempuan.
Sementara pengguna alat kontrasepsi (alkon) dan alat obat kontrasepsi sebanyak 338.275 orang (sebanyak 14.393 laki-laki dan 323.882 perempuan).
"Laju pertumbuhan penduduk Sulut saat ini sebesar 1,2 persen," ucap dr Bahagia di Manado, Senin.
Saat ini jumlah penduduk di provinsi ujung utara Sulawesi mencapai 2.641.884 jiwa yaitu 1.347.803 laki-laki dan 1.294.081 perempuan.
Program pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini, sebut Kepala RS Ratumbuysang era Gubernur Sinyo H Sarundajang itu dilakukan dengan mensinergikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Secara teknis memang banyak dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ada di kabupaten dan kota, namun ke depan akan meningkatkan kerja sama kemitraan serta berbagi porsi tugas dan anggaran.
"Tupoksi kita adalah melaksanakan monitoring, evaluasi serta pembinaan, jadi kita maksimalkan tugas itu sambil mendorong terlaksananya program dan kegiatan," ujarnya.
Dia berharap ke depan porsi anggaran semakin meningkat sehingga program dan kegiatan berjalan optimal, karena masih ada anggaran yang melekat di BKKBN perwakilan.
Bahagia menambahkan, saat ini prevalensi pemakaian kontrasepsi sebanyak 293.444, di mana 5.417 laki-laki dan 288.027 perempuan.
Sementara pengguna alat kontrasepsi (alkon) dan alat obat kontrasepsi sebanyak 338.275 orang (sebanyak 14.393 laki-laki dan 323.882 perempuan).