Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Utara Drs Sugiyatna MM optimistis 339 "Kampung KB" yang ada saat ini akan membantu mewujudkan keluarga sejahtera di Sulawesi Utara (Sulut).
"Kampung KB menjadi episentrum pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang melibatkan lintas sektor di setiap wilayah," kata Sugiyatna di Manado, Rabu.
"Kampung KB" sebut dia, menjadi salah satu upaya dekatkan pelayanan program KKBPK dengan mengaktualisasikan delapan fungsi keluarga.
Delapan fungsi keluarga tersebut mencakup, fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.
"Sebanyak 339 Kampung KB tersebut menyebar di 15 kabupaten dan kota, bahkan ada satu kecamatan terdapat dua Kampung KB. Selain itu di setiap kabupaten dan kota juga memiliki Kampung KB percontohan," jelasnya.
Target "Kampung KB" di provinsi ujung utara Sulawesi itu, lanjut Sugiyatna, telah terpenuhi di tahun 2018.
"Kita bersyukur program ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota," ujarnya.
Dia menambahkan, sasaran utama pembentukan program ini terutama penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh serta tingkat kepesertaan keluarga berencana rendah.
"Kondisi inilah yang diintervensi oleh semua pemangku kepentingan apakah itu sektor pertanian, pengairan, perikanan, perkebunan, pekerjaan umum atau instansi lain yang terkait dengan program ini," jelasnya.
Sinergitas para pihak ini, lanjut dia, hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena semua pihak yang terkait pemenuhan kebutuhan dasar bahu-membahu mengatasinya.
Misalkan tidak ada air, tidak ada sarana kesehatan, tidak ada sarana pendidikan, tidak ada akses jalan, para pihak yang tergabung dalam kelompok kerja berupaya menyelesaikannya.
"Kampung KB menjadi episentrum pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang melibatkan lintas sektor di setiap wilayah," kata Sugiyatna di Manado, Rabu.
"Kampung KB" sebut dia, menjadi salah satu upaya dekatkan pelayanan program KKBPK dengan mengaktualisasikan delapan fungsi keluarga.
Delapan fungsi keluarga tersebut mencakup, fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.
"Sebanyak 339 Kampung KB tersebut menyebar di 15 kabupaten dan kota, bahkan ada satu kecamatan terdapat dua Kampung KB. Selain itu di setiap kabupaten dan kota juga memiliki Kampung KB percontohan," jelasnya.
Target "Kampung KB" di provinsi ujung utara Sulawesi itu, lanjut Sugiyatna, telah terpenuhi di tahun 2018.
"Kita bersyukur program ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota," ujarnya.
Dia menambahkan, sasaran utama pembentukan program ini terutama penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh serta tingkat kepesertaan keluarga berencana rendah.
"Kondisi inilah yang diintervensi oleh semua pemangku kepentingan apakah itu sektor pertanian, pengairan, perikanan, perkebunan, pekerjaan umum atau instansi lain yang terkait dengan program ini," jelasnya.
Sinergitas para pihak ini, lanjut dia, hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena semua pihak yang terkait pemenuhan kebutuhan dasar bahu-membahu mengatasinya.
Misalkan tidak ada air, tidak ada sarana kesehatan, tidak ada sarana pendidikan, tidak ada akses jalan, para pihak yang tergabung dalam kelompok kerja berupaya menyelesaikannya.