Manado (ANTARA) - Legislator Manado dari PKS, Syarifudin Saafa, ST, mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan pesta demokasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), pada 2020, nanti harus sukses, dimana salah satu penunjangnya ada pembiayaan.
"Salah satu pendukung suksesnya acara besar seperti Pilkada adalah pembiayaan, maka harus menjadi perhatian," kata Saafa di Manado.
Dia mengatakan, secara umum DPRD Manado termasuk dia merespon positif penganggaran Pilkada, karena itu maka memberikan perhatian lebih mengingat pentingnya hajatan tersebut,
Saafa juga mengatakan, persoalan besar kecilnya anggaran Pilkada bisa dirasionalisasi kembali, sesuai dengan kebutuhan, karena memang pemanfaatan dana publik harus berbasis program.
Setelah mengajukan permintaan, KPU juga menyurat meminta waktu kepada pemerintah, khususnya tim anggaran pemerintah daerah, untuk menyampaikan dan membahas hal tersebut, sehingga alasan permintaan dana itu bisa dijelaskan dalam pembahasan bersama.
Namun, dia mengatakan, sampai penatapan perubahan APBD 2019, pemerintah tak mengundang KPU membahas tentang permintaan anggaran tersebut tanpa menjelaskan alasan.
"Sampai akhirnya kami hanya mendapatkan hibah dana Rp1 miliar dari pemerintah untuk 2020, padahal anggaran yang dibutuhkan lebih dari itu," katanya. **
"Salah satu pendukung suksesnya acara besar seperti Pilkada adalah pembiayaan, maka harus menjadi perhatian," kata Saafa di Manado.
Dia mengatakan, secara umum DPRD Manado termasuk dia merespon positif penganggaran Pilkada, karena itu maka memberikan perhatian lebih mengingat pentingnya hajatan tersebut,
Saafa juga mengatakan, persoalan besar kecilnya anggaran Pilkada bisa dirasionalisasi kembali, sesuai dengan kebutuhan, karena memang pemanfaatan dana publik harus berbasis program.
Setelah mengajukan permintaan, KPU juga menyurat meminta waktu kepada pemerintah, khususnya tim anggaran pemerintah daerah, untuk menyampaikan dan membahas hal tersebut, sehingga alasan permintaan dana itu bisa dijelaskan dalam pembahasan bersama.
Namun, dia mengatakan, sampai penatapan perubahan APBD 2019, pemerintah tak mengundang KPU membahas tentang permintaan anggaran tersebut tanpa menjelaskan alasan.
"Sampai akhirnya kami hanya mendapatkan hibah dana Rp1 miliar dari pemerintah untuk 2020, padahal anggaran yang dibutuhkan lebih dari itu," katanya. **