Tomohon (ANTARA) - Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) Jimmy F Eman berharap pemberantasan korupsi lebih maksimal dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Pemberantasan korupsi mulai dilakukan dengan mengefektifkan upaya pencegahan sehingga perbaikan dilaksanakan secara baik dan bisa mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah," ujar Wali Kota Jimmy pada rakor pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sulut di Tomohon, Rabu.
Pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi berimplikasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah.
Rakor pencegahan korupsi ini diikuti lima kepala daerah serta tiga sekretaris daerah kabupaten dan kota, jajaran pemerintah daerah serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Pada rakor tersebut, KPK-RI menyampaikan beberapa materi seperti hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada pemerintah daerah se Sulut terkait dengan pencapaian "Monitoring Centre of Prevention" (MCP) dari masing-masing kota.
Selanjutnya, sosialisasi program, lanjutan program dan program baru serta SPJ tahun 2019.
Berikut, penegasan delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, kepolisian dan kejaksaan serta penanganan tindak pidana korupsi di jajaran pemerintah daerah.
Beberapa materi lainnya juga berkaitan dengan perencanaan APBD, manajemen aparatur sipilil negara, kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Ada juga Survei Penilaian Integritas (SPI) di Pemerintah Provinsi Sulut, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta peringkat di tahun 2018," jelas Wali Kota.
"Pemberantasan korupsi mulai dilakukan dengan mengefektifkan upaya pencegahan sehingga perbaikan dilaksanakan secara baik dan bisa mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah," ujar Wali Kota Jimmy pada rakor pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sulut di Tomohon, Rabu.
Pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi berimplikasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah.
Rakor pencegahan korupsi ini diikuti lima kepala daerah serta tiga sekretaris daerah kabupaten dan kota, jajaran pemerintah daerah serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Pada rakor tersebut, KPK-RI menyampaikan beberapa materi seperti hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada pemerintah daerah se Sulut terkait dengan pencapaian "Monitoring Centre of Prevention" (MCP) dari masing-masing kota.
Selanjutnya, sosialisasi program, lanjutan program dan program baru serta SPJ tahun 2019.
Berikut, penegasan delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, kepolisian dan kejaksaan serta penanganan tindak pidana korupsi di jajaran pemerintah daerah.
Beberapa materi lainnya juga berkaitan dengan perencanaan APBD, manajemen aparatur sipilil negara, kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Ada juga Survei Penilaian Integritas (SPI) di Pemerintah Provinsi Sulut, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta peringkat di tahun 2018," jelas Wali Kota.