Manado, (Antaranews Sulut) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat fokus membangun Indonesia dari pinggiran dan menyatukannya.
Salah satunya dengan proyek Palapa Ring untuk membangun infrastruktur fiber optik sebagai tulang punggung jaringan komunikasi.
Menkeu mengatakan Proyek Palapa Ring dibangun dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Skema ini terbukti efektif untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tanpa harus terkendala keterbatasan APBN ataupun berhutang.
“Membangun infrastruktur sekarang ini bukan hanya dari APBN tapi juga memanfaatkan skema yang ada. Kami memanfaatkan kebijakan dan instrumen fiskal yang ada untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur,” kata Sri Mulyani di Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (18/1).
Salah satu instrumen untuk membantu Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk mengejar pembangunan infrastruktur yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. BUMN di bawah Kemenkeu yang memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek KPBU.
Penjaminan dari PII itu memberikan kepastian untuk pembayaran. Karena itulah swasta bisa lebih nyaman ikut serta membangun infrastruktur.
“Kalau harus menunggu kemampuan APBN itu artinya harus menunggu sampai 15 tahun untuk bisa mewujudkan Proyek Palapa Ring.
Dengan adanya KPBU dan Penjaminan dari PII maka sekarang ini sudah bisa diwujudkan dan dirasakan manfaatnya. Ini merupakan wujud Nawa Cita membangun seluruh pelosok negeri,” katanya.
Kemenkeu sendiri sudah bisa merasakan manfaat dari kehadiran akses internet cepat ini. Saat ini pelayanan pajak di Kepulauan Sangihe bisa terkoneksi langsung dengan pusat di Jakarta.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan beroperasinya Proyek Palapa Ring Tengah menghadirkan akses internet cepat di 17 kabupaten/kota di 4 provinsi. Proyek yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha mendapatkan penjaminan selama 15 tahun terhitung mulai operasi Januari 2019.
Armand mengatakan Proyek Palapa Ring senilai Rp1,38 triliun merupakan pembangunan jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1,787,06 km kabel laut.
Proyek ini merupakan proyek KPBU kedua dibidang telekomunikasi yang sudah beroperasi dan mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII. Dia mengatakan skema KPBU dalam membangun infrastruktur sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan menjangkau sampai ke pulau terluar di Indonesia.
“Sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur Negeri khususnya di titik-titik terluar, terpencil dan terdepan di Indonesia,” katanya.
Dia berharap kehadiran sambungan internet di Kepulauan Sangihe ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, termasuk mendukung aktivitas pemerintahan, pemerataan pendidikan, bahkan menggerakkan roda perekonomian bagi wilayah-wilayah potensial.
“Dengan beroperasinya Palapa Ring Tengah maka puskesmas bisa terhubung langsung dengan RS Rujukan. Begitu juga dengan pengembangan pendidikan. Sebab, kesehatan dan pendidikan merupakan fokus utama pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang baik,” tegasnya.
Sebagai informasi, Proyek yang bernilai Rp 1,38 triliun ini memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
Pembiayaan proyek ini dilakukan dengan skema availability payment yang memungkinkan pemerintah mengganti modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) atau 1,25% dari pendapatan perusahaan telekomunikasi.***
Salah satunya dengan proyek Palapa Ring untuk membangun infrastruktur fiber optik sebagai tulang punggung jaringan komunikasi.
Menkeu mengatakan Proyek Palapa Ring dibangun dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Skema ini terbukti efektif untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tanpa harus terkendala keterbatasan APBN ataupun berhutang.
“Membangun infrastruktur sekarang ini bukan hanya dari APBN tapi juga memanfaatkan skema yang ada. Kami memanfaatkan kebijakan dan instrumen fiskal yang ada untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur,” kata Sri Mulyani di Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (18/1).
Salah satu instrumen untuk membantu Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk mengejar pembangunan infrastruktur yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. BUMN di bawah Kemenkeu yang memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek KPBU.
Penjaminan dari PII itu memberikan kepastian untuk pembayaran. Karena itulah swasta bisa lebih nyaman ikut serta membangun infrastruktur.
“Kalau harus menunggu kemampuan APBN itu artinya harus menunggu sampai 15 tahun untuk bisa mewujudkan Proyek Palapa Ring.
Dengan adanya KPBU dan Penjaminan dari PII maka sekarang ini sudah bisa diwujudkan dan dirasakan manfaatnya. Ini merupakan wujud Nawa Cita membangun seluruh pelosok negeri,” katanya.
Kemenkeu sendiri sudah bisa merasakan manfaat dari kehadiran akses internet cepat ini. Saat ini pelayanan pajak di Kepulauan Sangihe bisa terkoneksi langsung dengan pusat di Jakarta.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan beroperasinya Proyek Palapa Ring Tengah menghadirkan akses internet cepat di 17 kabupaten/kota di 4 provinsi. Proyek yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha mendapatkan penjaminan selama 15 tahun terhitung mulai operasi Januari 2019.
Armand mengatakan Proyek Palapa Ring senilai Rp1,38 triliun merupakan pembangunan jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1,787,06 km kabel laut.
Proyek ini merupakan proyek KPBU kedua dibidang telekomunikasi yang sudah beroperasi dan mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII. Dia mengatakan skema KPBU dalam membangun infrastruktur sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan menjangkau sampai ke pulau terluar di Indonesia.
“Sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur Negeri khususnya di titik-titik terluar, terpencil dan terdepan di Indonesia,” katanya.
Dia berharap kehadiran sambungan internet di Kepulauan Sangihe ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, termasuk mendukung aktivitas pemerintahan, pemerataan pendidikan, bahkan menggerakkan roda perekonomian bagi wilayah-wilayah potensial.
“Dengan beroperasinya Palapa Ring Tengah maka puskesmas bisa terhubung langsung dengan RS Rujukan. Begitu juga dengan pengembangan pendidikan. Sebab, kesehatan dan pendidikan merupakan fokus utama pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang baik,” tegasnya.
Sebagai informasi, Proyek yang bernilai Rp 1,38 triliun ini memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
Pembiayaan proyek ini dilakukan dengan skema availability payment yang memungkinkan pemerintah mengganti modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) atau 1,25% dari pendapatan perusahaan telekomunikasi.***