Minahasa Tenggara, (Antaranews Sulut) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, atas keberhasilan penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah tahun 2017 dengan memperoleh predikat paling tinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Muhdi, yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kepada Bupati James Sumendap di Ratahan, Senin (19/11).
Muhdi, memberikan apresiasi kepada Pemkab Minahasa Tenggara, secara khusus kepada Bupati James Sumendap karena secara konsisten, dan berkomitmen menjalankan pengelolahan keuangan daerah yang baik.
“Saya berikan apresiasi kepada Pemkab, karena terus menyajikan pengelolahan keuangan daerah yang baik, hingga mendapatkan opini WTP yang ketiga kalinya dari BPK,” kata Muhdi.
Ia mengungkapkan pengelolahan keuangan telah memberikan dampak bagi kesejahteraan bagi masyarakat secara umum.
Sementara Bupati James Sumendap, mengungkapkan selama menjadi kepalah daerah mulai dari tahun 2013 sistem pengelolahan keuangan pemerintah daerah mulai membaik, hingga bisa keluar dari opini disclamer dari BPK selama tujuh tahun.
“Memang sebelum saya menjabat Bupati sistem pengelolahan keuangan dan serapan anggaran sangat lemah, namun sejak dilantik 2013 lalu sistem pengelolahan keuangan mulai membaik hingga bisa kelaur dari opini disclamer,” ujarnya.
James menyampaikan, ke depan penyerapan anggaran pemerintah daerah harus diperhatikan, dengan lebih meningkatkan program kemitraan bersama dengan Kemenkeu.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mecky Tumimomor dalam laporannya menyampaikan dalam penyerapan anggaran terdapat sejumlah SKPD yang masih renda, untuk itu diharapkan di akhir tahun anggaran 2018 dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di triwulan tiga ini.
“Memang dalam laporan penyerapan anggaran masi ada sejumlah SKPD yang hanya 50 persen realisasi anggaran, jadi masih rendah. Ini akan berpengaru pada pemeriksaan keuangan hingga opini dari BPK,” tandas Mecky.
Pada kesempatan tersebut, Bupati James Sumendap juga meluncurkan proyek perubahan tata kelolah kas daerah (kasda online) melalui layanan keuangan berbasis teknologi informasi (web service) yang terintergrasi.
Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan oleh Wabub Jocke Legi, Sekda Drs Robby Ngongoloy, Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado Wayan Juwena serta pejabat Pemkab, dan para camat.***3***
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Muhdi, yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kepada Bupati James Sumendap di Ratahan, Senin (19/11).
Muhdi, memberikan apresiasi kepada Pemkab Minahasa Tenggara, secara khusus kepada Bupati James Sumendap karena secara konsisten, dan berkomitmen menjalankan pengelolahan keuangan daerah yang baik.
“Saya berikan apresiasi kepada Pemkab, karena terus menyajikan pengelolahan keuangan daerah yang baik, hingga mendapatkan opini WTP yang ketiga kalinya dari BPK,” kata Muhdi.
Ia mengungkapkan pengelolahan keuangan telah memberikan dampak bagi kesejahteraan bagi masyarakat secara umum.
Sementara Bupati James Sumendap, mengungkapkan selama menjadi kepalah daerah mulai dari tahun 2013 sistem pengelolahan keuangan pemerintah daerah mulai membaik, hingga bisa keluar dari opini disclamer dari BPK selama tujuh tahun.
“Memang sebelum saya menjabat Bupati sistem pengelolahan keuangan dan serapan anggaran sangat lemah, namun sejak dilantik 2013 lalu sistem pengelolahan keuangan mulai membaik hingga bisa kelaur dari opini disclamer,” ujarnya.
James menyampaikan, ke depan penyerapan anggaran pemerintah daerah harus diperhatikan, dengan lebih meningkatkan program kemitraan bersama dengan Kemenkeu.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mecky Tumimomor dalam laporannya menyampaikan dalam penyerapan anggaran terdapat sejumlah SKPD yang masih renda, untuk itu diharapkan di akhir tahun anggaran 2018 dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di triwulan tiga ini.
“Memang dalam laporan penyerapan anggaran masi ada sejumlah SKPD yang hanya 50 persen realisasi anggaran, jadi masih rendah. Ini akan berpengaru pada pemeriksaan keuangan hingga opini dari BPK,” tandas Mecky.
Pada kesempatan tersebut, Bupati James Sumendap juga meluncurkan proyek perubahan tata kelolah kas daerah (kasda online) melalui layanan keuangan berbasis teknologi informasi (web service) yang terintergrasi.
Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan oleh Wabub Jocke Legi, Sekda Drs Robby Ngongoloy, Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Manado Wayan Juwena serta pejabat Pemkab, dan para camat.***3***