Manado, (Antaranews Sulut) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengoptimalkan pengelolaan sektor kependudukan mendukung pembangunan berkelanjutan, kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang, Selasa.
"Penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan di daerah ini yang harus dikelola baik," kata Humiang pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang Bina Keluarga Balita dan Pembinaan Ketahanan Remaja, di Manado.
Pembangunan berkelanjutan, kata dia, tidak akan berhasil apabila tidak memasukkan unsur kependudukan, kesehatan reproduksi dan sumber daya manusia.
Setidaknya, ada tiga aspek pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penduduk atau kependudukan di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu.
"Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup senantiasa diharuskan dikelola secara terintegrasi," katanya.
Saat ini, lanjut Sekretaris Daerah Bitung era Wali Kota Hanny Sondakh itu mengatakan, saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan kependudukan diarahkan dan difokuskan pada pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana.
Kebijakan kependudukan juga telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
"Sosialisasi ini diharapkan dapat membuka wawasan semua pihak terkait program pembangunan kependudukan di daerah ini," ajaknya.
Sosialisasi ini dihadiri Kadisdukcapil dan KB Sulut dr. Bahagia Mokoagow dan Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN RI, Widati.***4***
"Penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan di daerah ini yang harus dikelola baik," kata Humiang pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang Bina Keluarga Balita dan Pembinaan Ketahanan Remaja, di Manado.
Pembangunan berkelanjutan, kata dia, tidak akan berhasil apabila tidak memasukkan unsur kependudukan, kesehatan reproduksi dan sumber daya manusia.
Setidaknya, ada tiga aspek pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penduduk atau kependudukan di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu.
"Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup senantiasa diharuskan dikelola secara terintegrasi," katanya.
Saat ini, lanjut Sekretaris Daerah Bitung era Wali Kota Hanny Sondakh itu mengatakan, saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan kependudukan diarahkan dan difokuskan pada pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana.
Kebijakan kependudukan juga telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
"Sosialisasi ini diharapkan dapat membuka wawasan semua pihak terkait program pembangunan kependudukan di daerah ini," ajaknya.
Sosialisasi ini dihadiri Kadisdukcapil dan KB Sulut dr. Bahagia Mokoagow dan Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN RI, Widati.***4***