Minahasa Tenggara, 4/11 (Antaranews Sulut) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara menargetkan penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 mendapatkan nilai BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (Kemen-PAN).
"Kami menargetkan untuk penilaian LKIP pada tahun 2018 boleh mendapatkan nilai BB," kata Wakil Bupati Minahasa Tenggara Joke Legi di Ratahan, Minggu.
Dia mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah dapat melakukan persiapan dalam penyusunan LKIP, khususnya menyiapkan dokumen pendukungnya.
"Dalam waktu dekat penilai LKIP akan segera dilaksanakan, makanya saya minta semua perangkat daerah segera mempersiapkan dokumen," ujarnya.
Ia menjelaskan, LKIP adalah wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah beserta kewenangan pengolahan sumber daya, sekaligus bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.
"Rencana strategis dan perjanjian kinerja harus tersinkronisasi secara akurat, karena pengaruhnya terhadap LKIP sangat besar dalam rangka terselenggaranya prinsip good governance," jelasnya.
Dia berharap dalam kegiatan finalisasi LKIP yang sedang dilaksanakan Pemkab, perangkat daerah, bisa menyajikan hal-hal berkaitan dengan kinerja di setiap instansi.
"Pahami, laksanakan dan sempurnakan LKIP. Saya berkeyakinan dengan upaya yang kita lakukan secara bersama-sama, maka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat kita sukeseskan secara bersama-sama pula," tandasnya.***2***
"Kami menargetkan untuk penilaian LKIP pada tahun 2018 boleh mendapatkan nilai BB," kata Wakil Bupati Minahasa Tenggara Joke Legi di Ratahan, Minggu.
Dia mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah dapat melakukan persiapan dalam penyusunan LKIP, khususnya menyiapkan dokumen pendukungnya.
"Dalam waktu dekat penilai LKIP akan segera dilaksanakan, makanya saya minta semua perangkat daerah segera mempersiapkan dokumen," ujarnya.
Ia menjelaskan, LKIP adalah wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah beserta kewenangan pengolahan sumber daya, sekaligus bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.
"Rencana strategis dan perjanjian kinerja harus tersinkronisasi secara akurat, karena pengaruhnya terhadap LKIP sangat besar dalam rangka terselenggaranya prinsip good governance," jelasnya.
Dia berharap dalam kegiatan finalisasi LKIP yang sedang dilaksanakan Pemkab, perangkat daerah, bisa menyajikan hal-hal berkaitan dengan kinerja di setiap instansi.
"Pahami, laksanakan dan sempurnakan LKIP. Saya berkeyakinan dengan upaya yang kita lakukan secara bersama-sama, maka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat kita sukeseskan secara bersama-sama pula," tandasnya.***2***