Manado, (Antaranews Sulut) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2019 mengacu pada asumsi dasar nasional.
"Pada tahun 2019 pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 - 5,8 persen, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 - 5,2 persen," kata Gubernur pada paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Senin.
Asumsi dasar lainnya adalah tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5 - 9,5 persen, gini rasio di kisaran 0,38 - 0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 71,98.
Gubernur menjelaskan, 2019 adalah tahun ketiga RPJMD Sulut dan kebijakan KUA -PPAS mengacu pada kebijakan tahun kelima RPJMN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pemerintah daerah juga menetapkan program prioritas pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi.
Selanjutnya, infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan, kedaulatan pangan, ketentraman ketertiban masyarakat dan sukses pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata, serta pengelolaan bencana dan mitigasi iklim.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, dalam KUA-PPAS ditetapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diharapkan dapat mencapai lebih dari Rp120 triliun dan PDRB per kapita mencapai lebih dari Rp40 juta per kapita.
Angka inflasi dipatok pada kisaran 3,0-4,0 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen, kemiskinan ditergetkan turun pada kisaran 7,8-7,9 persen, angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,65 - 6,7 persen dan asumsi target IPM Sulut mencapai angka 71,8.
"Perlu sinergitas semua pemangku kepentingan termasuk warga Sulut untuk mencapai target-target ini di tahun 2019 nanti," ajaknya.***4***
"Pada tahun 2019 pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 - 5,8 persen, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 - 5,2 persen," kata Gubernur pada paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Senin.
Asumsi dasar lainnya adalah tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5 - 9,5 persen, gini rasio di kisaran 0,38 - 0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 71,98.
Gubernur menjelaskan, 2019 adalah tahun ketiga RPJMD Sulut dan kebijakan KUA -PPAS mengacu pada kebijakan tahun kelima RPJMN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pemerintah daerah juga menetapkan program prioritas pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi.
Selanjutnya, infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan, kedaulatan pangan, ketentraman ketertiban masyarakat dan sukses pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata, serta pengelolaan bencana dan mitigasi iklim.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, dalam KUA-PPAS ditetapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diharapkan dapat mencapai lebih dari Rp120 triliun dan PDRB per kapita mencapai lebih dari Rp40 juta per kapita.
Angka inflasi dipatok pada kisaran 3,0-4,0 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen, kemiskinan ditergetkan turun pada kisaran 7,8-7,9 persen, angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,65 - 6,7 persen dan asumsi target IPM Sulut mencapai angka 71,8.
"Perlu sinergitas semua pemangku kepentingan termasuk warga Sulut untuk mencapai target-target ini di tahun 2019 nanti," ajaknya.***4***