Manado, 15/8 (Antaranews Sulut) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) , Abdul Haris Semendawai, SH. LLM, mengajak masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), untuk menghubungi nomor 148, untuk mendapatkan bantuan layanan dan bantuan hukum, dalam jaringan.
"Nomor tersebut diluncurkan LPSK untuk memberikan bantuan khususnya saksi dan korban yang butuh perlindungan," kata Abdul Haris, di Manado, dalam seminar memperingati Dies Natalis ke 60 Fakultas Hukum Unsrat, Manado.
Dalam seminar yang bertajuk peran LPSK dalam hukum pidana Indonesia, dia mengatakan, hotline tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan dan mendekatkan masyarakat dengan layanan perlindungan dan bantuan hukum dalam jaringan.
Menurutnya, dalam usia 10 tahun, LPSK tak pernah berhenti berinovasi, supaya bisa memberinya perlindungan bagi masyarakat.
"Masyarakat Sulawesi Utara yang butuh layanan bantuan hukum, khususnya korban dan saksi bisa menghubungi hotline 148," katanya.
Selain nomor 148, kata Abdul Haris, masyarakat juga bisa mengajukan permohonan perlindungan secara online melalui aplikasi yang telah disiapkan, supaya makin mudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sebab jumlah permohonan perlindungan yang terus naik setiap tahunnya.
Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr Flora Kalalo, SH. MH, mengatakan, perlindungan hukum wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga seperti yang ada dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
"Bagi kami permasalahan ini sangat penting, maka seminar peran LPSK dalam Hukum Pidana di Indonesia, digagas dalam momentum Dies Natalis Fakultas Hukum, dengan tujuan membuka kesadaran kalangan kampus untuk ikut mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan jenis lainnya.
Ketua Panitia Dies Natalis Sonya Helen Sinombor, mengatakan, dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang menjadi sumber Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO atau Trafficking.
"Banyak korban terutama anak-anak dan remaja perempuan Sulawesi Utara tidak mendapat perlindungan dan keadilan, bahkan sering pelakunya tidak pernah diadili, kedatangan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai SH. LLM di Manado kiranya bisa membantu terkait masalah ini," kata Sonya.
Dies Natalies ke-60 Fakultas Hukum Unsrat diwarnai dengan berbagai kegiatan, seperti jalan sehat dan bersih bersih boulevard, FKD bersama KPK, reuni mantan dosen, lomba Futzal, musik kampus, seminar bersama LPSK, seminar wawasan kebangsaan, seminar bersama Dirjen Imigrasi, Seminar IKAL dan Gubernur Lemhanas, Seminar Badan Abitrase Pasar Modal Indonesia, Seminar dengan Ombusmen, Bakti Sosial Mahasiswa Baru di Mitra, Kongres Alumni dan acara puncak Dies Natalis Sidang Senat Terbuka & Orasi Ilmiah oleh Menteri Hukum dan HAM. ***
"Nomor tersebut diluncurkan LPSK untuk memberikan bantuan khususnya saksi dan korban yang butuh perlindungan," kata Abdul Haris, di Manado, dalam seminar memperingati Dies Natalis ke 60 Fakultas Hukum Unsrat, Manado.
Dalam seminar yang bertajuk peran LPSK dalam hukum pidana Indonesia, dia mengatakan, hotline tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan dan mendekatkan masyarakat dengan layanan perlindungan dan bantuan hukum dalam jaringan.
Menurutnya, dalam usia 10 tahun, LPSK tak pernah berhenti berinovasi, supaya bisa memberinya perlindungan bagi masyarakat.
"Masyarakat Sulawesi Utara yang butuh layanan bantuan hukum, khususnya korban dan saksi bisa menghubungi hotline 148," katanya.
Selain nomor 148, kata Abdul Haris, masyarakat juga bisa mengajukan permohonan perlindungan secara online melalui aplikasi yang telah disiapkan, supaya makin mudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sebab jumlah permohonan perlindungan yang terus naik setiap tahunnya.
Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr Flora Kalalo, SH. MH, mengatakan, perlindungan hukum wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga seperti yang ada dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
"Bagi kami permasalahan ini sangat penting, maka seminar peran LPSK dalam Hukum Pidana di Indonesia, digagas dalam momentum Dies Natalis Fakultas Hukum, dengan tujuan membuka kesadaran kalangan kampus untuk ikut mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan jenis lainnya.
Ketua Panitia Dies Natalis Sonya Helen Sinombor, mengatakan, dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang menjadi sumber Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO atau Trafficking.
"Banyak korban terutama anak-anak dan remaja perempuan Sulawesi Utara tidak mendapat perlindungan dan keadilan, bahkan sering pelakunya tidak pernah diadili, kedatangan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai SH. LLM di Manado kiranya bisa membantu terkait masalah ini," kata Sonya.
Dies Natalies ke-60 Fakultas Hukum Unsrat diwarnai dengan berbagai kegiatan, seperti jalan sehat dan bersih bersih boulevard, FKD bersama KPK, reuni mantan dosen, lomba Futzal, musik kampus, seminar bersama LPSK, seminar wawasan kebangsaan, seminar bersama Dirjen Imigrasi, Seminar IKAL dan Gubernur Lemhanas, Seminar Badan Abitrase Pasar Modal Indonesia, Seminar dengan Ombusmen, Bakti Sosial Mahasiswa Baru di Mitra, Kongres Alumni dan acara puncak Dies Natalis Sidang Senat Terbuka & Orasi Ilmiah oleh Menteri Hukum dan HAM. ***