Minahasa Tenggara, (Antaranews Sulut) - Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari pertama masuk kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut) mencapai 98 persen.
"Dari rekapan daftar hadir dari seluruh perangkat daerah, jumlah kehadiran ASN mencapai 98 persen," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sartje Taogan di Ratahan, Kamis.
Adapun ASN yang tidak hadir menurut Sartje telah mengantongi izin dari kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab instansi.
"Yang tidak hadir setelah kami konfirmasi ke perangkat daerah sebagian besar izin sakit," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara Robby Ngongoloy memberikan apresiasi kepada para ASN yang memenuhi kewajiban mereka masuk kerja setelah libur Lebaran.
"Saya memberikan apresiasi kepada ASN yang hadir pada hari pertama masuk kerja," katanya.
Sedangkan bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan, menurut Robby akan diberi sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
"Bagi yang tidak hadir tentunya ada konsekuensi yang harus mereka terima sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pemotongan tunjangan kinerja daerah," tandasnya.
Sigit Pinardi
(T.KR-AIK/B/S024/S024) 21-06-2018 19:10:08
"Dari rekapan daftar hadir dari seluruh perangkat daerah, jumlah kehadiran ASN mencapai 98 persen," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sartje Taogan di Ratahan, Kamis.
Adapun ASN yang tidak hadir menurut Sartje telah mengantongi izin dari kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab instansi.
"Yang tidak hadir setelah kami konfirmasi ke perangkat daerah sebagian besar izin sakit," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara Robby Ngongoloy memberikan apresiasi kepada para ASN yang memenuhi kewajiban mereka masuk kerja setelah libur Lebaran.
"Saya memberikan apresiasi kepada ASN yang hadir pada hari pertama masuk kerja," katanya.
Sedangkan bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan, menurut Robby akan diberi sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
"Bagi yang tidak hadir tentunya ada konsekuensi yang harus mereka terima sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pemotongan tunjangan kinerja daerah," tandasnya.
Sigit Pinardi
(T.KR-AIK/B/S024/S024) 21-06-2018 19:10:08