Minahasa Tenggara, (Antaranews Sulut) - Sejumlah organisasi kemasyarakatan(ormas) di Kabupaten Minahasa Tenggara mengajak masyarakat untuk melawan politik uang pada pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kami mengajak semua masyarakat agar bisa melawan segala bentuk politik uang pada pilkada ini," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemma Mitra Vidy Ngantung di Ratahan, Selasa.
Menurut dia, praktik politik uang yang terjadi pada pilkada akan merusak tatanan demokrasi di setiap pelaksanaan agenda politik di daerah.
"Jika politik uang terjadi maka tatanan demokrasi kita akan rusak, dan itu akan terbawa terus setiap agenda politik," ujarnya.
Dia berharap praktik tersebut tidak terjadi di Pilkada Minahasa Tenggara yang hanya diikuti satu pasangan calon.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa Tenggara Rulan Sandag, yang menyebutkan praktik politik uang tidak mencerminkan asas demokrasi.
"Politik uang ini sangat tidak mendidik bagi masyarakat karena menandakan hanya yang mempunyai kekayaan yang bisa menjadi pemimpin," ujarnya.
Dia mengajak semua generasi muda di Minahasa Tenggara untuk melawan segala bentuk praktik politik uang pada pilkada.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy menegaskan, pihaknya akan mengawasi potensi terjadinya politik uang pada saat pilkada, meski hanya satu pasangan calon.
"Kami akan mengawasi secara ketat, apalagi itu soal praktik politik uang. Dan akan ada sanksi tegas bagi pihak yang melakukan praktik tersebut," ujarnya.
Dia meminta semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Minahasa Tenggara tidak melakukan praktik politik uang tersebut.
(T.KR-AIK/B/E005/E005) 19-06-2018 17:06:04
"Kami mengajak semua masyarakat agar bisa melawan segala bentuk politik uang pada pilkada ini," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemma Mitra Vidy Ngantung di Ratahan, Selasa.
Menurut dia, praktik politik uang yang terjadi pada pilkada akan merusak tatanan demokrasi di setiap pelaksanaan agenda politik di daerah.
"Jika politik uang terjadi maka tatanan demokrasi kita akan rusak, dan itu akan terbawa terus setiap agenda politik," ujarnya.
Dia berharap praktik tersebut tidak terjadi di Pilkada Minahasa Tenggara yang hanya diikuti satu pasangan calon.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa Tenggara Rulan Sandag, yang menyebutkan praktik politik uang tidak mencerminkan asas demokrasi.
"Politik uang ini sangat tidak mendidik bagi masyarakat karena menandakan hanya yang mempunyai kekayaan yang bisa menjadi pemimpin," ujarnya.
Dia mengajak semua generasi muda di Minahasa Tenggara untuk melawan segala bentuk praktik politik uang pada pilkada.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy menegaskan, pihaknya akan mengawasi potensi terjadinya politik uang pada saat pilkada, meski hanya satu pasangan calon.
"Kami akan mengawasi secara ketat, apalagi itu soal praktik politik uang. Dan akan ada sanksi tegas bagi pihak yang melakukan praktik tersebut," ujarnya.
Dia meminta semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Minahasa Tenggara tidak melakukan praktik politik uang tersebut.
(T.KR-AIK/B/E005/E005) 19-06-2018 17:06:04