Sitaro, (Antaranews Sulut) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, menghemat anggaran untuk pilkada 2018.
"Menghadapi pilkada, kami mengatur pembagian anggaran secara proporsional, sehingga semua mendapatkan porsinya secara adil dan merata," kata Bupati Kabupaten Sitaro, Toni Supit di Ondong, Selasa.
Untuk Pilkada 27 Juni 2018, Pemkab Sitaro menganggarkan dana sebesar Rp42 miliar yang dibagi dalam bentuk hibah ke KPU, Panwaslu, pengamanan kepada TNI dan Polri sehingga pesta demokrasi tersebut bisa sukses.
Dia mengakui, memang untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, Pemkab Sitaro harus bijaksana dalam mengatur anggaran tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Untuk berhemat, kata Supit, semua belanja-belanja yang dinilai tidak begitu penting dan tak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, ditunda sehingga tidak merugikan masyarakat.
"Apa yang tidak begitu penting kami tunda dan baru akan dilaksanakan tahun depan sehingga tidak mengganggu kemaslahatan masyarakat," kata Supit.
Dia menyebutkan, meskipun berhemat, tetapi pembangunan sosial kemasyarakatan, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan tetap dilaksanakan tidak dikurangi sedikitpun karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Jadi untuk tahun ini, kami fokus menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pilkada serta urusan sosial kemasyarakatan sehingga pesta demokrasi sukses masyarakat pun terlayani," katanya.
"Menghadapi pilkada, kami mengatur pembagian anggaran secara proporsional, sehingga semua mendapatkan porsinya secara adil dan merata," kata Bupati Kabupaten Sitaro, Toni Supit di Ondong, Selasa.
Untuk Pilkada 27 Juni 2018, Pemkab Sitaro menganggarkan dana sebesar Rp42 miliar yang dibagi dalam bentuk hibah ke KPU, Panwaslu, pengamanan kepada TNI dan Polri sehingga pesta demokrasi tersebut bisa sukses.
Dia mengakui, memang untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, Pemkab Sitaro harus bijaksana dalam mengatur anggaran tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Untuk berhemat, kata Supit, semua belanja-belanja yang dinilai tidak begitu penting dan tak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, ditunda sehingga tidak merugikan masyarakat.
"Apa yang tidak begitu penting kami tunda dan baru akan dilaksanakan tahun depan sehingga tidak mengganggu kemaslahatan masyarakat," kata Supit.
Dia menyebutkan, meskipun berhemat, tetapi pembangunan sosial kemasyarakatan, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan tetap dilaksanakan tidak dikurangi sedikitpun karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Jadi untuk tahun ini, kami fokus menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pilkada serta urusan sosial kemasyarakatan sehingga pesta demokrasi sukses masyarakat pun terlayani," katanya.