Bitung, (Antaranews Sulut) - Wali Kota Bitung Maximilian J Lomban menghadiri rapat koordinasi(Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) Nasional 2018 yang mengambil tema "Social Justice For All" berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman Kav 86, Jakarta Kamis (3/5).
Lomban mengatakan rakor tersebut sebagai narasumber menteri sosial, perwakilan menteri keuangan, perwakilan dari menteri koordinator PPN/kepala Bappenas, perwakilan dari menteri Pendidikan dan kebudayaan, perwakilan menteri kesehatan jadi narasumber dalam acara tersebut.
Tujuan Rakornas ini adalah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyangkut implementasi PKH.
"Sinkronisasi program antara kementerian sosial, kementerian pendidikan, kementerian kesehatan dan kementerian keuangan sangat penting karena PKH ini menyangkut akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya," kata Lomban.
PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
"Dengan demikian diharapkan dengan program pemerintah ini upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dapat segera terwujud."tukas Lomban.
Secara khusus, lanjut Lomban, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).
"Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan," jelasnya.
Lomban berharap PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sebagaimana program Nawacita dan program ODSK di Provinsi Sulut dan program penanggulangan kemiskinan kota Bitung sesuai dengan visi dan misi MaMa.
Lomban mengatakan rakor tersebut sebagai narasumber menteri sosial, perwakilan menteri keuangan, perwakilan dari menteri koordinator PPN/kepala Bappenas, perwakilan dari menteri Pendidikan dan kebudayaan, perwakilan menteri kesehatan jadi narasumber dalam acara tersebut.
Tujuan Rakornas ini adalah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyangkut implementasi PKH.
"Sinkronisasi program antara kementerian sosial, kementerian pendidikan, kementerian kesehatan dan kementerian keuangan sangat penting karena PKH ini menyangkut akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya," kata Lomban.
PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
"Dengan demikian diharapkan dengan program pemerintah ini upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dapat segera terwujud."tukas Lomban.
Secara khusus, lanjut Lomban, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).
"Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan," jelasnya.
Lomban berharap PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sebagaimana program Nawacita dan program ODSK di Provinsi Sulut dan program penanggulangan kemiskinan kota Bitung sesuai dengan visi dan misi MaMa.