Minahasa, 26/4 (Antara) - Kabupaten Minahasa meraih predikat daerah terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Minahasa menjadi satu-satunya daerah di Sulut yang menerima penghargaan ini, kami sangat senang dan bangga akan prestasi ini," kata Penjabat Bupati Minahasa Royke Mewoh, di Tondano, Kamis.

Karena keberhasilan ini, Bupati Minahasa Royke Mewoh menjadi satu-satunya kepala daerah yang mendampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri acara malam apresiasi kinerja pemerintah daerah diselenggarakan Kemendagri di Hotel Sultan Jakarta, (25/4) Rabu.

Bupati Mewoh mengatakan bahwa prestasi ini tak lepas dari dukungan masyarakat Minahasa, pemerintah terus termotivasi menyelenggarakan pemerintahan dengan begitu teliti sehingga berdampak pada pelayanan prima.

"Terima kasih masyarakat Minahasa yang terus membantu kami selaku pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam pemerintahan, begitu juga dengan seluruh ASN yang terus meningkatkan kinerja," ungkap Mewoh.

Ia mengatakan karena peringkat ini sudah diraih bukan berarti tidak punya beban lagi dalam bekerja, melainkan semua aparatur daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Seluruh ASN diharapkan terus menjaga kualitas dan terus meningkatkan kinerja ke depan," katanya.

Terima kasih pula kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang begitu antusias memberikan arahan dan masukan serta motivasi kepada Pemkab Minahasa sehingga implementasi pada kinerja terus mengalami perubahan positif.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan banyak hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tiap daerah, perlu rekam jejak dalam otonomi daerah ke depan sehingga penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis mampu mendukung Program Nawa Cita.

Segenap elemen bangsa juga termotivasi untuk bekerja keras dan bekerja cerdas demi mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia.

"Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ungkapnya.

Perlu diketahui, acara peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Kemendagri. Dimana bagi provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kegiatan dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo serta dihadiri Dirjen Otda DR Soni Sumarsono, para kepala BPKP, jajaran pejabat esselon I dan II Kemendagri serta para gubernur dan bupati/wali kota yang meraih penilaian terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.





(T.KR-MDY/B/G004/G004) 26-04-2018 16:09:20

Pewarta : Martsindy Adelfrits Rasuh
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024