Tomohon, (Antaranews Sulut) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, "Mal Pelayanan Publik" di Kota Tomohon, Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan adalah keenam di Indonesia.
"Akan menyusul lagi ada 19 Mal Pelayanan Publik pada tahun ini," kata Menpan-RB di Tomohon, Sabtu.
Menteri memberikan apresiasi, karena semangat perubahan diwujudkan dengan mengubah pola pelayanan publik konvensional ke terintegrasi.
"Pelayanan publik tidak lagi berada di masing-masing kantor, akan tetapi semua dipadukan," ujarnya.
"Mal Pelayanan Publik" yang ditempatkan di "Wale Kabasaran" itu, lanjut Menteri, menyangkut pelayanan kota, provinsi dan pemerintah pusat.
"Di situ ada pelayanan pengurusan paspor, BPJS, perbankan, lahan, bahkan untuk akta nikah bisa," ujarnya.
Pola seperti ini, kata dia, akan menjadi model pelayan publik di Indonesia sehingga menjadi rujukan bagi pemerintah untuk lebih siap dari model sebelumnya yang konvensional.
"Harapannya setelah beroperasinya Mal Pelayanan Publik ini tidak ada lagi pelayanan yang tertutup, semua terbuka, kapan selesainya, berapa biayanya, berapa lama menunggunya, syaratnya apa, semuanya secara terbuka," katanya menjelaskan.
Menteri menegaskan, hari libur nanti apakah Idul Fitri ataupun Natal, instansi yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti puskesmas, tidak boleh tutup.
"Apakah lebaran atau natal sudah diatur," ujarnya.
(T.K011/B/G004/G004) 21-04-2018 21:52:28
"Akan menyusul lagi ada 19 Mal Pelayanan Publik pada tahun ini," kata Menpan-RB di Tomohon, Sabtu.
Menteri memberikan apresiasi, karena semangat perubahan diwujudkan dengan mengubah pola pelayanan publik konvensional ke terintegrasi.
"Pelayanan publik tidak lagi berada di masing-masing kantor, akan tetapi semua dipadukan," ujarnya.
"Mal Pelayanan Publik" yang ditempatkan di "Wale Kabasaran" itu, lanjut Menteri, menyangkut pelayanan kota, provinsi dan pemerintah pusat.
"Di situ ada pelayanan pengurusan paspor, BPJS, perbankan, lahan, bahkan untuk akta nikah bisa," ujarnya.
Pola seperti ini, kata dia, akan menjadi model pelayan publik di Indonesia sehingga menjadi rujukan bagi pemerintah untuk lebih siap dari model sebelumnya yang konvensional.
"Harapannya setelah beroperasinya Mal Pelayanan Publik ini tidak ada lagi pelayanan yang tertutup, semua terbuka, kapan selesainya, berapa biayanya, berapa lama menunggunya, syaratnya apa, semuanya secara terbuka," katanya menjelaskan.
Menteri menegaskan, hari libur nanti apakah Idul Fitri ataupun Natal, instansi yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti puskesmas, tidak boleh tutup.
"Apakah lebaran atau natal sudah diatur," ujarnya.
(T.K011/B/G004/G004) 21-04-2018 21:52:28