Minahasa Tenggara, 9/3 (Antaranews Sulut) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara Ascke Benu meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan agar dapat menunjukkan integritas.
"Dalam rangka pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019, kami meminta para PPK dan PPS menunjukkan integritasnya sebagai penyelenggara pemilu berkualitas," ujar Ascke setelah melantik 36 PPK dan 432 PPS di Wale Wulan Lumintang Ratahan, Jumat.
Menurut Ascke jika mampu menunjukkan integritasnya sebagai penyelenggara, maka Pemilu yang berkualitas dapat terwujud.
"Setiap tahapan pelaksanaan Pemilu ada aturan yang mengatur. Kami berharap para PPK dan PPS dapat berjalan sesuai aturan," ujarnya.
Setelah dilakukan pelantikan, menurut Ascke pihaknya akan memberikan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemilihan umum.
"Kami akan selanjut akan memberi bimbingan teknis bagi mereka, secara khusus terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang wajib mereka laksanakan," jelasnya.
Dia mengharapkan juga para PPK dan PPS dapat memahami peraturan terkait dengan pelaksanaan Pemilu mendatang.
Sementara itu KPU Kabupaten Minahasa Tenggara juga melakukan pelantikan PPK dan PPS yang berstatus Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Ada 15 PPK dan 115 PPS yang di PAW karena mundur sebagai penyelenggara pada tahapan pemilihan kepala daerah tahun ini," kata Komisioner KPU Minahasa Tenggara Devisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Fanny Wurangian.
(T.KR-AIK/B/R017/R017) 09-03-2018 19:24:54
"Dalam rangka pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019, kami meminta para PPK dan PPS menunjukkan integritasnya sebagai penyelenggara pemilu berkualitas," ujar Ascke setelah melantik 36 PPK dan 432 PPS di Wale Wulan Lumintang Ratahan, Jumat.
Menurut Ascke jika mampu menunjukkan integritasnya sebagai penyelenggara, maka Pemilu yang berkualitas dapat terwujud.
"Setiap tahapan pelaksanaan Pemilu ada aturan yang mengatur. Kami berharap para PPK dan PPS dapat berjalan sesuai aturan," ujarnya.
Setelah dilakukan pelantikan, menurut Ascke pihaknya akan memberikan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemilihan umum.
"Kami akan selanjut akan memberi bimbingan teknis bagi mereka, secara khusus terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang wajib mereka laksanakan," jelasnya.
Dia mengharapkan juga para PPK dan PPS dapat memahami peraturan terkait dengan pelaksanaan Pemilu mendatang.
Sementara itu KPU Kabupaten Minahasa Tenggara juga melakukan pelantikan PPK dan PPS yang berstatus Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Ada 15 PPK dan 115 PPS yang di PAW karena mundur sebagai penyelenggara pada tahapan pemilihan kepala daerah tahun ini," kata Komisioner KPU Minahasa Tenggara Devisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Fanny Wurangian.
(T.KR-AIK/B/R017/R017) 09-03-2018 19:24:54