Manado, 8/1 (Antaranews Sulut) - Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito mengatakan netralitas TNI pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2018, merupakan harga mati bagi setiap Prajurit TNI khususnya anggota Kodam XIII Merdeka.
"Netralitas TNI sangat di perlukan karena TNI merupakan aparat negara yang berdiri di semua golongan dan tidak memihak satu golongan," kata Warsito saat memberikan pengarahan kepada seribu anggota Kodam XIII Merdeka di Grahadika Jaya Sakti, di Manado, Senin.
Pada kesempatan tersebut Pangdam mengingatkan bahwa seluruh prajurit Kodam untuk tidak ikut dalam politik praktis.
Pangdam juga memberikan beberapa hal yang harus dipedomani oleh seluruh anggota Prajurit untuk menjaga netralitas TNI pada Pilkada 2018, yakni tidak diperkenankan menjadi anggota KPU.
Kemudian tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapakan peserta pemilu, tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan Parpol dan kandidat tertentu.
Tidak diperkenankan menjadi Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten, kota dan Panwaslu kecamatan, tidak di perkenankan menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan , panitia pemungutan suara (PPS) dan Ketua panitia pemungutan suara (KPPS).
Tidak diperkenanakan menjadi panitia pendaftaran pemilih. tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu perorangan, tidak di perkenankan menjadi peserta dan juru kampanye, tidak di perkenankan menjadi tim sukses kandidat.
Pangdam juga mengingatkan tugas dan tanggung jawab setiap Dansat, wajib sosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik, wajib cek dan awasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitasTNI.
Hadir pada saat acara itu para Pejabat Utama Kodam, para Kabalak Kodam Merdeka. ***2***
"Netralitas TNI sangat di perlukan karena TNI merupakan aparat negara yang berdiri di semua golongan dan tidak memihak satu golongan," kata Warsito saat memberikan pengarahan kepada seribu anggota Kodam XIII Merdeka di Grahadika Jaya Sakti, di Manado, Senin.
Pada kesempatan tersebut Pangdam mengingatkan bahwa seluruh prajurit Kodam untuk tidak ikut dalam politik praktis.
Pangdam juga memberikan beberapa hal yang harus dipedomani oleh seluruh anggota Prajurit untuk menjaga netralitas TNI pada Pilkada 2018, yakni tidak diperkenankan menjadi anggota KPU.
Kemudian tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapakan peserta pemilu, tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan Parpol dan kandidat tertentu.
Tidak diperkenankan menjadi Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten, kota dan Panwaslu kecamatan, tidak di perkenankan menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan , panitia pemungutan suara (PPS) dan Ketua panitia pemungutan suara (KPPS).
Tidak diperkenanakan menjadi panitia pendaftaran pemilih. tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu perorangan, tidak di perkenankan menjadi peserta dan juru kampanye, tidak di perkenankan menjadi tim sukses kandidat.
Pangdam juga mengingatkan tugas dan tanggung jawab setiap Dansat, wajib sosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik, wajib cek dan awasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitasTNI.
Hadir pada saat acara itu para Pejabat Utama Kodam, para Kabalak Kodam Merdeka. ***2***