Jakarta, (AntaraSulut) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pengendalian inflasi mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah.
"Pengendalian inflasi sangat penting, karena dampaknya bisa ke semua sektor masyarakat," kata Ganjar dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017 di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan naik turunnya inflasi akan sangat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Jika masyarakat sejahtera, otomatis angka kemiskinan itu turun," jelas Ganjar.
Sehingga, katanya, perlu ada koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
"Jika semua sudah terintegrasi maka, akan mudah dipantau naik turunnya harga sejumlah bahan makanan yang sering sekali menjadi penyebab inflasi," katanya.
Kepala BI Perwakilan Sulut Soekowardojo mengatakan pihaknya sudah meluncurkan
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk menekan angka inflasi.
Jika harga kebutuhan pokok bisa dipantau setiap hari, maka apabila terjadi kenaikan dan penurunan akan sesegera mungkin diantisipasi.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulut sekitar 198.000 jiwa atau turun sekitar 1.400 jiwa dari data penduduk miskin pada bulan September 2016 sebanyak 200.350 jiwa.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulut sebesar 8,10 persen, atau turun dari data semester sebelumnya (September 2016) sebesar 8,98 persen.
Tingkat kemiskinan masih lebih tinggi di perdesaan daripada perkotaan. Di perdesaan sebanyak 10,77 persen (139.050 jiwa), sedangkan perkotaan sebesar 5,14 persen (59.820 jiwa).
Menurut dia, tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan pada periode September 2016 s.d. Maret 2017, yaitu sebesar 0,08 di perkotaan dan 0,05 di perdesaan.
Garis kemiskinan pada bulan Maret 2017 sebesar Rp333.510. Peranan komoditas makanan jauh lebih besar daripada peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) mengalami sedikit penumnan tetapi sebaliknya Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) mengalami sedikit kenaikan pada periode September 2016.
Gini Ratio Sulawesi Utara Maret 2017 sebesar 0,396, atau naik jika dibandingkan dengan September 2016 sebesar 0,379.Â
"Pengendalian inflasi sangat penting, karena dampaknya bisa ke semua sektor masyarakat," kata Ganjar dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017 di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan naik turunnya inflasi akan sangat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Jika masyarakat sejahtera, otomatis angka kemiskinan itu turun," jelas Ganjar.
Sehingga, katanya, perlu ada koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
"Jika semua sudah terintegrasi maka, akan mudah dipantau naik turunnya harga sejumlah bahan makanan yang sering sekali menjadi penyebab inflasi," katanya.
Kepala BI Perwakilan Sulut Soekowardojo mengatakan pihaknya sudah meluncurkan
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk menekan angka inflasi.
Jika harga kebutuhan pokok bisa dipantau setiap hari, maka apabila terjadi kenaikan dan penurunan akan sesegera mungkin diantisipasi.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulut sekitar 198.000 jiwa atau turun sekitar 1.400 jiwa dari data penduduk miskin pada bulan September 2016 sebanyak 200.350 jiwa.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulut sebesar 8,10 persen, atau turun dari data semester sebelumnya (September 2016) sebesar 8,98 persen.
Tingkat kemiskinan masih lebih tinggi di perdesaan daripada perkotaan. Di perdesaan sebanyak 10,77 persen (139.050 jiwa), sedangkan perkotaan sebesar 5,14 persen (59.820 jiwa).
Menurut dia, tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan pada periode September 2016 s.d. Maret 2017, yaitu sebesar 0,08 di perkotaan dan 0,05 di perdesaan.
Garis kemiskinan pada bulan Maret 2017 sebesar Rp333.510. Peranan komoditas makanan jauh lebih besar daripada peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) mengalami sedikit penumnan tetapi sebaliknya Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) mengalami sedikit kenaikan pada periode September 2016.
Gini Ratio Sulawesi Utara Maret 2017 sebesar 0,396, atau naik jika dibandingkan dengan September 2016 sebesar 0,379.Â