Manado, (AntaraSulut) - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Jhon Palandung mengatakan, ketersediaan sumber daya alam kelautan dan perikanan serta pariwisata dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan.
"Potensi SDA maupun pariwisata di daerah kepulauan melimpah. Pemerintah daerah optimistis bila potensi yang dimiliki itu dikelola baik akan mendorong peningkatan perekonomian daerah," kata Asisten Palandung di Manado, Minggu.
Asisten Jhon Palandung mengatakan, agar potensi yang dimiliki dapat mensejahterakan masyarakat maka dibutuhkan percepatan yang lebih baik lagi.
"Pemerintah dengan program prioritas nasional yang ada, fokus membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ujarnya.
Karena itu, ajak dia, untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan ini diperlukan sinergitas antarpemerintah secara berjenjang dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Dia berharap dari rapat koordinasi yang terus dilakukan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.
"Kami berharap ada peninjauan regulasi perdagangan lintas batas Indonesia dan Filipina," ungkapnya.
Mantan Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe itu mengharapkan pentingnya realisasi penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan wilayah perbatasan pascaterbitnya PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.
"Ini adalah bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mewajibkan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membentuk badan khusus yang mengelola wilayah perbatasan negara," ungkapnya.***1***
(T.K011/B/I006/I006) 29-10-2017 10:35:50
"Potensi SDA maupun pariwisata di daerah kepulauan melimpah. Pemerintah daerah optimistis bila potensi yang dimiliki itu dikelola baik akan mendorong peningkatan perekonomian daerah," kata Asisten Palandung di Manado, Minggu.
Asisten Jhon Palandung mengatakan, agar potensi yang dimiliki dapat mensejahterakan masyarakat maka dibutuhkan percepatan yang lebih baik lagi.
"Pemerintah dengan program prioritas nasional yang ada, fokus membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ujarnya.
Karena itu, ajak dia, untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan ini diperlukan sinergitas antarpemerintah secara berjenjang dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Dia berharap dari rapat koordinasi yang terus dilakukan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.
"Kami berharap ada peninjauan regulasi perdagangan lintas batas Indonesia dan Filipina," ungkapnya.
Mantan Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe itu mengharapkan pentingnya realisasi penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan wilayah perbatasan pascaterbitnya PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.
"Ini adalah bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mewajibkan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membentuk badan khusus yang mengelola wilayah perbatasan negara," ungkapnya.***1***
(T.K011/B/I006/I006) 29-10-2017 10:35:50