Tondano (AntaraSulut) - KPU Minahasa mengutus enam personil komisioner dan sekretariat mengikuti rapat Bimtek Pengelolaan Dana Hibah Pilkada yang digelar di The Rich Hotel Yogyakarta, 10-12 Oktober 2017.
Dalam materi Biro Keuangan KPU RI dibeberkan baru sekitar 10 persen dari 171 KPU yang menggelar Pilkada Serentak 2018 mengikuti prosedur pengelolaan hibah hingga pada tahap memasukkan anggaran hibah dalam revisi DIPA.
Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri KPU Minahasa. Karena, tahap revisi DIPA telah dilaksanakan dengan mulus.
Sekretaris KPU Minahasa Meidy Malonda menjelaskan pihaknya setelah menandatangani naskah perjanjian hibah telah selesai melakukan registrasi hibah di Kementerian Keuangan, melakukan review anggaran dan telah tuntas melaksanakan revisi DIPA.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, maka perencanaan program dan penggunaan anggaran harus konsisten dengan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
"Sejak awal perencanaan, sampai dengan digunakannya dana tersebut, hingga dipertanggungjawabkan, anda harus konsisten demi terlaksananya pengalokasian anggaran yang baik," ungkap Budiman.
Karena, lanjut Budiman, proses pertanggungjawaban keuangan mempengaruhi kualitas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Oleh sebab itu, dirinya meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban setelah KPU selesai menjalankan program yang sebelumnya telah direncanakan.
Peserta yang diutus KPU Kabupaten Minahasa diantaranya, Meidy Tinangon (Ketua), Wiesje Wilar (Divisi Anggaran), Meidy Malonda (Sekretaris), Novita Angela Mamahit (Bendahara), Jimmy Lukas (Operator Keuangan), Deivy Porong (Operator SIMAK BMN).
Dalam materi Biro Keuangan KPU RI dibeberkan baru sekitar 10 persen dari 171 KPU yang menggelar Pilkada Serentak 2018 mengikuti prosedur pengelolaan hibah hingga pada tahap memasukkan anggaran hibah dalam revisi DIPA.
Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri KPU Minahasa. Karena, tahap revisi DIPA telah dilaksanakan dengan mulus.
Sekretaris KPU Minahasa Meidy Malonda menjelaskan pihaknya setelah menandatangani naskah perjanjian hibah telah selesai melakukan registrasi hibah di Kementerian Keuangan, melakukan review anggaran dan telah tuntas melaksanakan revisi DIPA.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, maka perencanaan program dan penggunaan anggaran harus konsisten dengan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
"Sejak awal perencanaan, sampai dengan digunakannya dana tersebut, hingga dipertanggungjawabkan, anda harus konsisten demi terlaksananya pengalokasian anggaran yang baik," ungkap Budiman.
Karena, lanjut Budiman, proses pertanggungjawaban keuangan mempengaruhi kualitas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Oleh sebab itu, dirinya meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban setelah KPU selesai menjalankan program yang sebelumnya telah direncanakan.
Peserta yang diutus KPU Kabupaten Minahasa diantaranya, Meidy Tinangon (Ketua), Wiesje Wilar (Divisi Anggaran), Meidy Malonda (Sekretaris), Novita Angela Mamahit (Bendahara), Jimmy Lukas (Operator Keuangan), Deivy Porong (Operator SIMAK BMN).