Airmadidi, (Antarasulut) - Ratusan pekerja, yang merupakan karyawan PT AWP, BCI dan CV Aurelio yang merupakan sub kontraktor (Subkon) pelaksana pengerjaan jalan tol Manado-Bitung, berdemo di kantor PT Sino Road dan Hutama Karya (HK), selaku kontraktor pelaksana proyek jalan tol Manado-Bitung, di Kalawat, Minahasa Utara, Senin.
Kedatangan para karyawan tersebut, menuntut gaji yang merupakan haknya yang belum diterima selama beberapa bulan, karena ketidaksesuaian pendapat. Ishak salah satu pengunjuk rasa mengatakan, beberapa bulan ini, gaji mereka tak dibayar, sehingga bermasalah sampai di rumah, sebab keluarga perlu makan dan lainnya. Dia mengakui memang sudah ada indikasi pekerjaan jalan bernilai triliunan rupiah tersebut tidak seperti harapan, karena adanya riak antara kontraktor dan Subkon. Hal tersebut disebabkan PT Sino dan HK sebagai kontraktor tidak mau menunjukan gambar dan data kepada subkon serta pencairan dana yang berbelit-belit. Meski marah, para demonstran tidak bersikap anarkis dan berusaha bersabar, meskipun kecewa dengan sikap PT Sino-HK. “Setiap pulang ke rumah, istri menanyakan gaji. Kami tak tahu bilang apa. Kami harap pimpinan Sino-HK segera melunasi kewajiban,†ungkap Tino. Para pengunjuk rasa diminta tetap menunggu di depan kantor yang berada di dekat area proyek, sementara di ruang rapat digelar pertemuan antara perwakilan PT AWP, PT BCI dan CV Aurelio dengan pimpinan Sino-HK. Pertemuan yang dimediasi oleh Kapolsek Airmadidi, AKP Edi Susanto ini ikut dihadiri Azrul Bunyamin sebagai pimpinan konsultan dari mega proyek ini. Dalam pertemuan inilah, Wely dari PT AWP dan Yudi sebagai juru bicara CV Aurelio ‘menelanjangi kesalahan’ Sino-HK. “Ada perubahan gambar yang tak dibicarakan dari awal. Bayangkan kontrak kami selesai Juni, lalu saat penagihan diminta sesuai dengan gambar yang baru keluar Agustus, ini tak masuk akal,†ujar Yudi. Ramly selaku manager engenering mencoba memberikan penjelasan soal adanya perubahan gambar. Tapi, saat berdebat ia tak berdaya. “Pak Ramy ini orang baru, kalau tidak salah baru satu bulan, jadi tak mengikuti dari awal proyek ini,†ungkap Wely. “Ada selisih yang signifikan dari perubahan-perubahan itu, itu merugikan kami,†kata dia lagi. Ia menilai ada semacam upaya mengangkangi kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dari proyek ini. "Jalan tol ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan, menggunakan dana pinjaman luar negeri. Banyak hal yang berjalan tak semestinya yang kemudian berdampak pada lambatnya proyek tersebut. Jangan dipersulit supaya selesai tepat waktu,†ujarnya. Wely juga menyesalkan sering lambatnya pencairan dana, meski sudah ditandatangani semua pihak berkompeten. “Kadang memakan waktu tiga bulan, meski tujuh orang sudah bertandatangan,†ucapnya. Sementara Romy dari PT BWI menyebut tak ada data ukur dari awal. “Mohon ditunjukkan gambar dan data ukur supaya tidak meraba-raba. Sampai sekarang data ukur itu tak diperlihatkan,†ucapnya. Perwakilan dari ketiga subkon ini juga menyesalkan sikap General Superintenden (Kapro) Mr Ge yang tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. “Saat kami tanyakan masalah ini, justru keluar pemutusan hubungan kerja,sangat sewenang-wenang,†ungkap Yudi. Mereka juga menyorot pimpinan PT HK, Rajez yang tak pernah hadir di setiap pertemuan. “Sudah beberapa kali pertemuan, tapi Pak Rajes tak pernah hadir, perwakilan PT HK di setiap rapat tak bisa mengambil keputusan karena Pak Rajes tak ada,†ucap yang lainnya. Azrul selaku konsultan mengakui adanya perbedaan itu. Ia pun sedikit kesal karena dalam hal-hal tertentu, konsultan tak dilibatkan. “Saran saya semua kebutuhan subkon diakomodir dan diapresiasi,†ungkapnya. Pria asal Makassar ini mengusulkan untuk digelar pertemuan lagi dengan melibatkan semua pihak berkompeten. “Pimpinan PT Sino dan PT HK, Satker, PPK, perwakilan ketiga subkon dan semua yang berkepentingan perlu hadir saat pertemuan nanti,†ujar Azrul. Usulan itu disambut semua kalangan. “Saya pasti hadir,†ujar Mr Ge. Pria yang belum tahu berbahasa Indonesia ini berjanji tak akan memotong sepeser rupiah pun dari hak pekerja. Hanya saja ia ingin tetap melakukan survey lapangan lagi.“Soal berapa kali mau survey itu silahkan, tapi hak kami harus dibayarkan,†kata Wely. ***
Kedatangan para karyawan tersebut, menuntut gaji yang merupakan haknya yang belum diterima selama beberapa bulan, karena ketidaksesuaian pendapat. Ishak salah satu pengunjuk rasa mengatakan, beberapa bulan ini, gaji mereka tak dibayar, sehingga bermasalah sampai di rumah, sebab keluarga perlu makan dan lainnya. Dia mengakui memang sudah ada indikasi pekerjaan jalan bernilai triliunan rupiah tersebut tidak seperti harapan, karena adanya riak antara kontraktor dan Subkon. Hal tersebut disebabkan PT Sino dan HK sebagai kontraktor tidak mau menunjukan gambar dan data kepada subkon serta pencairan dana yang berbelit-belit. Meski marah, para demonstran tidak bersikap anarkis dan berusaha bersabar, meskipun kecewa dengan sikap PT Sino-HK. “Setiap pulang ke rumah, istri menanyakan gaji. Kami tak tahu bilang apa. Kami harap pimpinan Sino-HK segera melunasi kewajiban,†ungkap Tino. Para pengunjuk rasa diminta tetap menunggu di depan kantor yang berada di dekat area proyek, sementara di ruang rapat digelar pertemuan antara perwakilan PT AWP, PT BCI dan CV Aurelio dengan pimpinan Sino-HK. Pertemuan yang dimediasi oleh Kapolsek Airmadidi, AKP Edi Susanto ini ikut dihadiri Azrul Bunyamin sebagai pimpinan konsultan dari mega proyek ini. Dalam pertemuan inilah, Wely dari PT AWP dan Yudi sebagai juru bicara CV Aurelio ‘menelanjangi kesalahan’ Sino-HK. “Ada perubahan gambar yang tak dibicarakan dari awal. Bayangkan kontrak kami selesai Juni, lalu saat penagihan diminta sesuai dengan gambar yang baru keluar Agustus, ini tak masuk akal,†ujar Yudi. Ramly selaku manager engenering mencoba memberikan penjelasan soal adanya perubahan gambar. Tapi, saat berdebat ia tak berdaya. “Pak Ramy ini orang baru, kalau tidak salah baru satu bulan, jadi tak mengikuti dari awal proyek ini,†ungkap Wely. “Ada selisih yang signifikan dari perubahan-perubahan itu, itu merugikan kami,†kata dia lagi. Ia menilai ada semacam upaya mengangkangi kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dari proyek ini. "Jalan tol ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan, menggunakan dana pinjaman luar negeri. Banyak hal yang berjalan tak semestinya yang kemudian berdampak pada lambatnya proyek tersebut. Jangan dipersulit supaya selesai tepat waktu,†ujarnya. Wely juga menyesalkan sering lambatnya pencairan dana, meski sudah ditandatangani semua pihak berkompeten. “Kadang memakan waktu tiga bulan, meski tujuh orang sudah bertandatangan,†ucapnya. Sementara Romy dari PT BWI menyebut tak ada data ukur dari awal. “Mohon ditunjukkan gambar dan data ukur supaya tidak meraba-raba. Sampai sekarang data ukur itu tak diperlihatkan,†ucapnya. Perwakilan dari ketiga subkon ini juga menyesalkan sikap General Superintenden (Kapro) Mr Ge yang tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. “Saat kami tanyakan masalah ini, justru keluar pemutusan hubungan kerja,sangat sewenang-wenang,†ungkap Yudi. Mereka juga menyorot pimpinan PT HK, Rajez yang tak pernah hadir di setiap pertemuan. “Sudah beberapa kali pertemuan, tapi Pak Rajes tak pernah hadir, perwakilan PT HK di setiap rapat tak bisa mengambil keputusan karena Pak Rajes tak ada,†ucap yang lainnya. Azrul selaku konsultan mengakui adanya perbedaan itu. Ia pun sedikit kesal karena dalam hal-hal tertentu, konsultan tak dilibatkan. “Saran saya semua kebutuhan subkon diakomodir dan diapresiasi,†ungkapnya. Pria asal Makassar ini mengusulkan untuk digelar pertemuan lagi dengan melibatkan semua pihak berkompeten. “Pimpinan PT Sino dan PT HK, Satker, PPK, perwakilan ketiga subkon dan semua yang berkepentingan perlu hadir saat pertemuan nanti,†ujar Azrul. Usulan itu disambut semua kalangan. “Saya pasti hadir,†ujar Mr Ge. Pria yang belum tahu berbahasa Indonesia ini berjanji tak akan memotong sepeser rupiah pun dari hak pekerja. Hanya saja ia ingin tetap melakukan survey lapangan lagi.“Soal berapa kali mau survey itu silahkan, tapi hak kami harus dibayarkan,†kata Wely. ***