Manado, (AntaraSulut) - Sekretaris Daerah Provinsi(Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mengatakan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan menjadi salah satu poin perbincangan saat menerima kunjungan tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Tim LIPI saat berdialog dengan pemerintah provinsi menyodorkan naskah kebijakan yang berisikan rekomendasi serta usulan peningkatan kuota perdagangan di daerah perbatasan," kata Sekdaprov Edwin di Manado, Kamis.
Dokumen itu juga berisi upaya memperluas komoditas yang diperdagangkan bukan hanya terbatas pada pertanian, namun juga perikanan hingga sektor industri.
"Ini juga merupakan upaya untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat pulau pulau kecil terluar, yang di dalamnya ada Miangas dan Marore yang merupakan pulau terluar Sulut," ujarnya.
Sekdaprov mengatakan, usulan dan rekomendasi dari LIPI ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang lebih detail mengenai perdagangan di daerah perbatasan.
Padahal, negara tetangga Filipina membutuhkan ketersediaan sumber daya alam dari Indonesia, terlebih di daerah perbatasan.
"Apa yang dikemukakan oleh LIPI mengenai pembaharuan perjanjian kerja sama lintas batas harus segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Border Crossing Agreement yang dibuat pada 1956 dan Border Trade Agreement 1974 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini," katanya.
Dalam "Border Trade Agreement", lanjut dia, kuota perdagangan lintas batas yang di bebaskan dari pajak dan cukai sebesar 150 USD, atau 250 USD yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia melalui Permenkeu Nomor 188/2010.
Kebijakan tersebut diharapkan diubah menjadi 360-400 USD sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan yang layak sesuai dengan perhitungan kasar LIPI bagi masyarakat di perbatasan.
Selanjutnya, dengan menambah komoditas yang dijual di perbatasan yang selama ini terbatas pada pertanian, diharapkan berlanjut ke perikanan dan perindustrian yang diyakini akan memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah perbatasan.
"Ini harus kita cermati sebagai peluang, dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya.
Asisten Bidang Administrasi Umum era Gubernur Sinyo H Sarundajang berharap, kunjungan LIPI akan mendorong pemerintah pusat mempercepat tindak lanjut kerja sama Indonesia dan Filipina untuk kemajuan perekonomian.***4***
(T.K011/B/G004/G004) 14-09-2017 20:17:08
"Tim LIPI saat berdialog dengan pemerintah provinsi menyodorkan naskah kebijakan yang berisikan rekomendasi serta usulan peningkatan kuota perdagangan di daerah perbatasan," kata Sekdaprov Edwin di Manado, Kamis.
Dokumen itu juga berisi upaya memperluas komoditas yang diperdagangkan bukan hanya terbatas pada pertanian, namun juga perikanan hingga sektor industri.
"Ini juga merupakan upaya untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat pulau pulau kecil terluar, yang di dalamnya ada Miangas dan Marore yang merupakan pulau terluar Sulut," ujarnya.
Sekdaprov mengatakan, usulan dan rekomendasi dari LIPI ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang lebih detail mengenai perdagangan di daerah perbatasan.
Padahal, negara tetangga Filipina membutuhkan ketersediaan sumber daya alam dari Indonesia, terlebih di daerah perbatasan.
"Apa yang dikemukakan oleh LIPI mengenai pembaharuan perjanjian kerja sama lintas batas harus segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Border Crossing Agreement yang dibuat pada 1956 dan Border Trade Agreement 1974 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini," katanya.
Dalam "Border Trade Agreement", lanjut dia, kuota perdagangan lintas batas yang di bebaskan dari pajak dan cukai sebesar 150 USD, atau 250 USD yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia melalui Permenkeu Nomor 188/2010.
Kebijakan tersebut diharapkan diubah menjadi 360-400 USD sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan yang layak sesuai dengan perhitungan kasar LIPI bagi masyarakat di perbatasan.
Selanjutnya, dengan menambah komoditas yang dijual di perbatasan yang selama ini terbatas pada pertanian, diharapkan berlanjut ke perikanan dan perindustrian yang diyakini akan memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah perbatasan.
"Ini harus kita cermati sebagai peluang, dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya.
Asisten Bidang Administrasi Umum era Gubernur Sinyo H Sarundajang berharap, kunjungan LIPI akan mendorong pemerintah pusat mempercepat tindak lanjut kerja sama Indonesia dan Filipina untuk kemajuan perekonomian.***4***
(T.K011/B/G004/G004) 14-09-2017 20:17:08