Tomohon, (AntaraSulut) - Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara Jimmy F Eman berharap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memaksimal serapan anggaran yang tertata dalam APBD 2017.
"Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam penggunaan anggaran adalah efektif, efisien, transparan dan akuntabel, anggaran juga harus benar-benar dikalkulasi secara detail," kata Wali Kota Eman di Tomohon, Selasa.
Prinsip-prinsip penggunaan anggaran seperti itu, kata Wali Kota sejalan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo dan pemerintah kota mengedepankan konsep anggaran mengikuti program.
Menurut Wali Kota, serapan anggaran hingga bulan Mei 2017 ini masih perlu dioptimalisasi dengan melakukan percepatan memperbaiki efektivitas program atau kegiatan, menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
"Kita perlu meningkatkan kredibilitas pemerintahan, stabilitas pendanaan pemerintah daerah dan memberlakukan punishment dan reward atas penyerapan anggaran," ujarnya.
Politisi Partai Golkar Tomohon itu mengatakan, buah kerja keras dan optimalisasi pengelolaan keuangan tahun 2016 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD.
"Capaian ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran optimal pimpinan dan staf perangkat daerah dalam mengelola keuangan. Kita sudah meraih empat kali opini WTP secara berurutan, sekali lagi ini adalah buah kerja keras kita semua," ujarnya.
Wali Kota menambahkan, realisasi serapan anggaran terlihat dari empat indikator zona, dimana zona biru persentase target 70 persen, hijau 60-69,99 persen, zona kuning 50-59,99 persen dan zona merah di bawah 49.99 persen.
Realisasi serapan anggaran hingga Mei 2017 sebagai berikut, sebanyak 12 perangkat daerah/unit kerja (zona biru), 12 perangkat daerah/unit kerja (zona hijau), 5 perangkat daerah/unit kerja (zona hijau) dan 15 perangkat daerah (zona merah).
"Akan dilaksanakan rapat khusus bagi satyuan kerja atau unit kerja yang capaian serapan anggarannya masuk pada zona merah. Kita akan evaluasi apa yang menjadi kendala, sekaligus mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi," kata Wali Kota menambahkan.
Pada tahun 2017, pemerintah kota mengelola anggaran sebesar Rp625,2 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp289,2 milar dan belanja langsung Rp336 miliar.***3***
"Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam penggunaan anggaran adalah efektif, efisien, transparan dan akuntabel, anggaran juga harus benar-benar dikalkulasi secara detail," kata Wali Kota Eman di Tomohon, Selasa.
Prinsip-prinsip penggunaan anggaran seperti itu, kata Wali Kota sejalan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo dan pemerintah kota mengedepankan konsep anggaran mengikuti program.
Menurut Wali Kota, serapan anggaran hingga bulan Mei 2017 ini masih perlu dioptimalisasi dengan melakukan percepatan memperbaiki efektivitas program atau kegiatan, menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
"Kita perlu meningkatkan kredibilitas pemerintahan, stabilitas pendanaan pemerintah daerah dan memberlakukan punishment dan reward atas penyerapan anggaran," ujarnya.
Politisi Partai Golkar Tomohon itu mengatakan, buah kerja keras dan optimalisasi pengelolaan keuangan tahun 2016 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD.
"Capaian ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran optimal pimpinan dan staf perangkat daerah dalam mengelola keuangan. Kita sudah meraih empat kali opini WTP secara berurutan, sekali lagi ini adalah buah kerja keras kita semua," ujarnya.
Wali Kota menambahkan, realisasi serapan anggaran terlihat dari empat indikator zona, dimana zona biru persentase target 70 persen, hijau 60-69,99 persen, zona kuning 50-59,99 persen dan zona merah di bawah 49.99 persen.
Realisasi serapan anggaran hingga Mei 2017 sebagai berikut, sebanyak 12 perangkat daerah/unit kerja (zona biru), 12 perangkat daerah/unit kerja (zona hijau), 5 perangkat daerah/unit kerja (zona hijau) dan 15 perangkat daerah (zona merah).
"Akan dilaksanakan rapat khusus bagi satyuan kerja atau unit kerja yang capaian serapan anggarannya masuk pada zona merah. Kita akan evaluasi apa yang menjadi kendala, sekaligus mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi," kata Wali Kota menambahkan.
Pada tahun 2017, pemerintah kota mengelola anggaran sebesar Rp625,2 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp289,2 milar dan belanja langsung Rp336 miliar.***3***