Manado, 28/5 (Antara) - Ketua Satgas Waspada Investasi Daerah(SWID) Provinsi Sulawesi Utara, Elyanus Pongsoda meminta masyarakat di daerah ini mewaspadai janji pelunasan kredit perbankan oleh United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo)
"Cara yang dilakukan UN Swissindo yakni dengan menerbitkan surat jaminan/pernyataan pembebasan utang yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan Presiden dan Negara Republik Indonesia maupun lembaga internasional dari negara lain," kata Elyanus di Manado, Minggu.
UN Swissindo dalam hal ini melakukan penawaran pelunasan kredit/pembebasan hutang rakyat dengan sasaran para debitur macet pada bank-bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya.
"Dalam kondisi ini, para debitur dihasut untuk tidak perlu membayar hutang mereka kepada para kreditur," kata Elyanus yang juga sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulut, Gorontalo Maluku Utara (SulutGoMalut) tersebut.
Selaku Ketua SWID yang merupakan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, kata Elyanus sudah menyampaikan hal ini pada rapat koordinasi dengan anggota SWID Sulut.
Anggota SWID terdiri Polda Sulut, Kejati Sulut, Dinas Kominfo, Disperindag dan Dinas Koperasi & UKM.
Elyanus mengatakan kegiatan penawaran perjanjian pelunasan kredit yang dilakukan UN Swissindo adalah kegiatan yang ilegal karena tidak berijin dari otoritas keuangan manapun.
"UN Swissindo sudah lama menyebar di beberapa daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Pulau Bali. Beberapa waktu terakhir ini juga sudah mulai masuk wilayah Pulau Sulawesi meliputi Makassar, Palu dan terbaru di Sulut," katanya.
SWID mengimbau agar masyarakat Sulut jangan mudah tergiur atas penawaran UN Swissindo dan segera melaporkan ke kepolisian apabila menemukan penawaran kegiatan tersebut ataupun para debitur yang sudah terlanjur menyetorkan sejumlah uang namun tidak terbukti pelunasan dimaksud, karena kegiatan tersebut melanggar hukum.***3***
(T.KR-NCY/B/G004/G004) 28-05-2017 16:43:33
"Cara yang dilakukan UN Swissindo yakni dengan menerbitkan surat jaminan/pernyataan pembebasan utang yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan Presiden dan Negara Republik Indonesia maupun lembaga internasional dari negara lain," kata Elyanus di Manado, Minggu.
UN Swissindo dalam hal ini melakukan penawaran pelunasan kredit/pembebasan hutang rakyat dengan sasaran para debitur macet pada bank-bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya.
"Dalam kondisi ini, para debitur dihasut untuk tidak perlu membayar hutang mereka kepada para kreditur," kata Elyanus yang juga sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulut, Gorontalo Maluku Utara (SulutGoMalut) tersebut.
Selaku Ketua SWID yang merupakan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, kata Elyanus sudah menyampaikan hal ini pada rapat koordinasi dengan anggota SWID Sulut.
Anggota SWID terdiri Polda Sulut, Kejati Sulut, Dinas Kominfo, Disperindag dan Dinas Koperasi & UKM.
Elyanus mengatakan kegiatan penawaran perjanjian pelunasan kredit yang dilakukan UN Swissindo adalah kegiatan yang ilegal karena tidak berijin dari otoritas keuangan manapun.
"UN Swissindo sudah lama menyebar di beberapa daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Pulau Bali. Beberapa waktu terakhir ini juga sudah mulai masuk wilayah Pulau Sulawesi meliputi Makassar, Palu dan terbaru di Sulut," katanya.
SWID mengimbau agar masyarakat Sulut jangan mudah tergiur atas penawaran UN Swissindo dan segera melaporkan ke kepolisian apabila menemukan penawaran kegiatan tersebut ataupun para debitur yang sudah terlanjur menyetorkan sejumlah uang namun tidak terbukti pelunasan dimaksud, karena kegiatan tersebut melanggar hukum.***3***
(T.KR-NCY/B/G004/G004) 28-05-2017 16:43:33