(LIPUTAN KHUSUS)
Manado, (Antarasulut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado memberikan rekomendasi terhadap delapan urusan pemerintahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota 2016.
"Rekomendasi diberikan untuk urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, perencanaan daerah, penataan kota, pemadam kebakaran, perhubungan dan kebersihan," kata Wakil Ketua DPRD, Richard H Sualang, di Manado.
Sualang mengatakan, rekomendasi diberikan supaya pemerintah bisa memperbaiki bahkan meningkatkan kinerjanya pada di waktu-waktu mendatang.
Sementara Ketua panitia khusus LKPJ wali kota 2016 DPRD Manado, Royke Anter, merinci, rekomendasi yang diberikan tersebut antara lain, untuk badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bappelitbang) yang diminta agar setiap menyusun program kerja dalam rangka pembangunan harus lebi berinovasi dalam meningkatkan visi dan misi Manado.
"Perencanaan Bappelitbang diharapkan bisa menjawab setiap masalah di Manado, juga harus bisa menyajikan data-data dengan benar," katanya.
Kemudian untuk urusan pendidikan, Anter mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang seperti komputer, dan alat informasi serta masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah pendidikan termsuk persoalan dana bantuan operasional dan beasiswa kurang mampu.
Sedangkan untuk urusan kesehatan, kata Anter, masalah kekurangan gizi masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, serta harus ada penguatan posyandu di Manado.
"Untuk urusan perumahan, PU dengan keterbatasan tenaga teknis yang menangani berbagai masalah, harus mengoptimalkan yang ada, karena kurangnya SDM membuat koordinasi dengan instansi terkait kurang sehingga mutu kegiatan kurang baik juga tidak baiknya perencanaan sehingga output juga kurang," katanya.
Anter menambahkan rekomendasi lainnya untuk pemadam kebakaran yang belum memiliki pemeliharaan, untuk perhubungan diminta tegas menertibkan terminal bayangan dan dinas kebersihan diminta untuk meningkatkan sosialisasi dan memotivasi masyarakat untuk melakukan menjaga kebersihan.***2***
(T.KR-JHB/B/M019/M019) 09-05-2017 11:22:46
Manado, (Antarasulut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado memberikan rekomendasi terhadap delapan urusan pemerintahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota 2016.
"Rekomendasi diberikan untuk urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, perencanaan daerah, penataan kota, pemadam kebakaran, perhubungan dan kebersihan," kata Wakil Ketua DPRD, Richard H Sualang, di Manado.
Sualang mengatakan, rekomendasi diberikan supaya pemerintah bisa memperbaiki bahkan meningkatkan kinerjanya pada di waktu-waktu mendatang.
Sementara Ketua panitia khusus LKPJ wali kota 2016 DPRD Manado, Royke Anter, merinci, rekomendasi yang diberikan tersebut antara lain, untuk badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bappelitbang) yang diminta agar setiap menyusun program kerja dalam rangka pembangunan harus lebi berinovasi dalam meningkatkan visi dan misi Manado.
"Perencanaan Bappelitbang diharapkan bisa menjawab setiap masalah di Manado, juga harus bisa menyajikan data-data dengan benar," katanya.
Kemudian untuk urusan pendidikan, Anter mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang seperti komputer, dan alat informasi serta masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah pendidikan termsuk persoalan dana bantuan operasional dan beasiswa kurang mampu.
Sedangkan untuk urusan kesehatan, kata Anter, masalah kekurangan gizi masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, serta harus ada penguatan posyandu di Manado.
"Untuk urusan perumahan, PU dengan keterbatasan tenaga teknis yang menangani berbagai masalah, harus mengoptimalkan yang ada, karena kurangnya SDM membuat koordinasi dengan instansi terkait kurang sehingga mutu kegiatan kurang baik juga tidak baiknya perencanaan sehingga output juga kurang," katanya.
Anter menambahkan rekomendasi lainnya untuk pemadam kebakaran yang belum memiliki pemeliharaan, untuk perhubungan diminta tegas menertibkan terminal bayangan dan dinas kebersihan diminta untuk meningkatkan sosialisasi dan memotivasi masyarakat untuk melakukan menjaga kebersihan.***2***
(T.KR-JHB/B/M019/M019) 09-05-2017 11:22:46