Tomohon, (AntaraSulut) - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 di Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan sebanyak 24 ribu bidang tanah.
"Program PTSL ini adalah inisiasi dari Presiden Joko Widodo," kata Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Gunthar Tutuarima di Tomohon, Rabu.
Sebelumnya, kata dia, BPN pusat masih memberlakukan prona dimana Kota Tomohon memperoleh kuota sebanyak 500 bidang tanah yang akan disertifikat.
Hanya saja, prona ini kemudian diarahkan sebagai persiapan sambil menunggu program PTSL itu berjalan.
"Dari sisi penganggarannya memang masih dibahas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan Kementerian Keuangan. Informasinya kita mendapatkan alokasi program PTSL sebanyal 24 ribu bidang tanah," katanya.
Memperkuat program Presiden Jokowi ini, kata dia, BPN Tomohon telah melaksanakan sosialisasi ke Kelurahan Talete II.
"Dari program ini kita ingin mendapatkan informasi lengkap tentang berapa banyak bidang tanah yang belum disertifikasi, berapa banyak yang masih dalam status sengketa atau berapa banyak yang sudah diukur namun belum disertifikasi," katanya.***2***
(T.K011/B/G004/G004) 08-02-2017 21:18:44
"Program PTSL ini adalah inisiasi dari Presiden Joko Widodo," kata Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Gunthar Tutuarima di Tomohon, Rabu.
Sebelumnya, kata dia, BPN pusat masih memberlakukan prona dimana Kota Tomohon memperoleh kuota sebanyak 500 bidang tanah yang akan disertifikat.
Hanya saja, prona ini kemudian diarahkan sebagai persiapan sambil menunggu program PTSL itu berjalan.
"Dari sisi penganggarannya memang masih dibahas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan Kementerian Keuangan. Informasinya kita mendapatkan alokasi program PTSL sebanyal 24 ribu bidang tanah," katanya.
Memperkuat program Presiden Jokowi ini, kata dia, BPN Tomohon telah melaksanakan sosialisasi ke Kelurahan Talete II.
"Dari program ini kita ingin mendapatkan informasi lengkap tentang berapa banyak bidang tanah yang belum disertifikasi, berapa banyak yang masih dalam status sengketa atau berapa banyak yang sudah diukur namun belum disertifikasi," katanya.***2***
(T.K011/B/G004/G004) 08-02-2017 21:18:44