Manado (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memperdalam kebijakan politik berbasis data kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Melalui sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), bisa memperdalam interpretasi indikator strategis sebagai rujukan perumusan kebijakan politik berbasis data," kata Kepala BPS Sulut Watekhi, di Manado, Selasa.

Dia mengatakan pada tahun 2025, nilai IDI Sulut sebesar 73,03, masih di bawah IDI nasional sebesar 78,19, namun sama-sama berada di kategori sedang.

Ia mengatakan harus diakui nilai IDI Sulut mengalami penurunan sejak tahun 2021 yang berada di angka 80,41 dan turun di tahun 2022 sebesar 78,22, dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2024 sebesar 81,87.

 Dan, katanya, di tahun 2025 nilai IDI Sulut turun lagi hingga 73,03.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut Johny Suak mengatakan sebenarnya Provinsi Sulut sudah matang secara kualitas demokrasi dan santun dalam  menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada.

Johny mengatakan walaupun secara data Sulut mengalami kerawanan dalam Pemilu sebelumnya, namun pada pelaksanaannya semua berjalan dengan baik dan lancar.

Statistika Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Utara, Sirly Worotikan menjelaskan IDI merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk melihat perkembangan demokrasi berdasarkan fakta atau kejadian yang dikumpulkan melalui metode tertentu.

“IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujar Sirly.

Menurut dia, data IDI tidak dibangun berdasarkan opini atau persepsi seseorang. Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan, yakni kuantitatif berupa telaah surat kabar dan dokumen serta pendekatan kualitatif melalui focus group discussion (FGD).

Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang Kepemudaan Fariest Soeharyo yang juga sebagai utusan partai politik mengatakan melihat data IDI Sulut yang mengalami penurunan, pihaknya mengajak semua untuk berkolaborasi.

"Saya harap kegiatan FGD perlu intens dilakukan sehingga memberi ruang pada masyarakat untuk lebih memahami pelaksanaan demokrasi di daerah," katanya.