Tomohon, (AntaraSult) - Wakil Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) Syerly A Sompotan optimistis upaya perbaikan yang gencar dilakukan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
"Pengelolaan keuangan yang ideal seperti ini adalah amanat reformasi di bidang keuangan. Pemkot Tomohon terus berupaya membenahi pengelolaan keuangan daerah agar berjalan seperti yang diharapkan," kata Wakil Wali Kota Syerly di Tomohon, Kamis.
Wawali berharap, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2017 telah mengisyaratkan hal itu dan harus dipatuhi," katanya.
Karena itu harap dia, jadwal dan tahapan penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD tahun 2017 harus berpijak pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, penyusunan kebijakan umum APBD dan plafon anggaran anggaran sementara berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 dan prioritas pembanguan daerah.
"Hindarilah tindakan kongkalingkong dalam pembahasan penyusunan anggaran yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat serta pastikanlah penyusunan anggaran didedikasikan untuk rakyat dan berjalan efisien," katanya.
Kader partai Golkar itu mengingatkan, penyusunan anggaran saat ini berorientasi program (money follow programme).
Syerly mengharapkan masyarakat ikut mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan agar anggaran yang disusun tepat sasaran dan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan.***3***
(T.K011/B/G004/G004) 20-10-2016 21:11:46
"Pengelolaan keuangan yang ideal seperti ini adalah amanat reformasi di bidang keuangan. Pemkot Tomohon terus berupaya membenahi pengelolaan keuangan daerah agar berjalan seperti yang diharapkan," kata Wakil Wali Kota Syerly di Tomohon, Kamis.
Wawali berharap, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2017 telah mengisyaratkan hal itu dan harus dipatuhi," katanya.
Karena itu harap dia, jadwal dan tahapan penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD tahun 2017 harus berpijak pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, penyusunan kebijakan umum APBD dan plafon anggaran anggaran sementara berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 dan prioritas pembanguan daerah.
"Hindarilah tindakan kongkalingkong dalam pembahasan penyusunan anggaran yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat serta pastikanlah penyusunan anggaran didedikasikan untuk rakyat dan berjalan efisien," katanya.
Kader partai Golkar itu mengingatkan, penyusunan anggaran saat ini berorientasi program (money follow programme).
Syerly mengharapkan masyarakat ikut mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan agar anggaran yang disusun tepat sasaran dan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan.***3***
(T.K011/B/G004/G004) 20-10-2016 21:11:46